Kamis 01 Oktober 2020, 20:05 WIB

Pelaksanaan Pilkada Rusak Semangat Penanganan Covid-19

Andhika prasetyo | Politik dan Hukum
Pelaksanaan Pilkada Rusak Semangat Penanganan Covid-19

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
etugas Satpol PP menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

 

PUSAT Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyayangkan sikap pemerintah yang berkeras menggelar Pilkada Serentak di tengah pandemi. LIPI menilai penyelenggaraan pilkada sangat bertentangan dengan upaya mencegah penyebaran covid-19.

"Pemerintah di satu sisi membatasi kegiatan masyarakat dengan menerapkan pembatasan sosial. Tetapi, di sisi lain, memberikan peluang terjadinya konsentrasi massa pada tahapan penyelenggaraan pilkada," ujar Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor dalam sebuah webinar, Kamis (1/10).

Anehnya lagi, lanjut Firman, pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A 2020 memerintahkan pemerintah daerah menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Baca juga: Presiden: PSBB Merugikan Banyak Orang

Padahal secara prinsip, pilkada memiliki gaung yang lebih besar dari pilkades, dengan potensi penyebaran covid-19 yang tentunya lebih besar pula.

"Surat edaran ini ambivalen karena baik pilkades maupun pilkada sama-sama diselenggarakan pada suasana pandemi Covid-19," kata Firman menambahkan.

Ia juga berpendapat bahwa argumen pemerintah terkait kekhawatiran adanya kekosongan jabatan di 270 daerah sangatlah tidak mendasar.

Selama ini, Firman menjelaskan, terdapat mekanisme pejabat pelaksana tugas atau harian yang telah dipraktekkan di banyak wilayah.

"Adanya pemekaran wilayah kerap menempatkan seorang Plt atau Plh hingga terpilihnya seorang kepala daerah definitif," ucap dia.

Penundaan pilkada, sambungnya, bukanlah sesuatu tindakan pelanggaran konstitusional. Hal itu pun pernah terjadi beberapa kali di masa lampau.

Berdasarkan catatan LIPI, pernah terjadi penundaan pelaksanaan pemilu pada 1955. Demikian puladengan pelaksanaan pilkada yang pernah ditunda beberapa kali di masa reformasi.

“Memajukan atau mengundurkan jadwal pelaksanaan pemilu atau pilkada secara administrasi bukanlah sebuah pelanggaran konstitusional. Itu telah diatur dan tetapkan dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia,” paparnya.

LIPI pun mendesak pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak sampai situasi betul-betul kondusif.

Saat ini, ia menambahkan, masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Ini harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang, demi kepentingan yang lebih besar, baik terkait dengan hakikat pilkada dan demokrasi, hakikat hak-hak politik rakyat yang harusnya dilaksanakan dengan lebih komprehensif, lebih gembira ria," tegasnya.(OL-4)

Baca Juga

WHO/Satgas Covid-19/Tim Riset MI-NRC

Dengan 3M, Libur Panjang Tetap Aman

👤Ruta Suryana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:50 WIB
Tidak mudah membendung warga mengisi liburan di luar rumah. Gubernur Bali memilih mengawasi lebih ketat objek...
DOK METRO TV

Anak Muda Berperan Besar Satukan Indonesia

👤Gan/S3-25 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:34 WIB
Mentalnya pemuda ini harus dibangun sehingga sama-sama memiliki rasa toleransi, saling menghargai perbedaan agama, suku, ras, serta budaya,...
DOK KEMENHAN

Safari Menhan Prabowo Disebut Jajaki Beli Eurofighter

👤Cah/P-2 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:24 WIB
Tiga negara yang dikunjungi Prabowo memiliki produk pesawat tempur, yakni Amerika Serikat dengan pesawat siluman F-35, Prancis lewat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya