Kamis 01 Oktober 2020, 17:04 WIB

Nihil Sanksi Tegas, KPU: Sudah Berusaha Lewat PKPU

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Nihil Sanksi Tegas, KPU: Sudah Berusaha Lewat PKPU

MI/Pius Erlangga
KPU

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku tidak bisa berbuat melebihi ketentuan perundang-undangan dalam menyusun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di pilkada 2020. Sanksi pidana serta diskualifikasi sempat diajukan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 namun dicoret karena menyalahi ketentuan.

"KPU sudah berusaha semaksimal mungkin membuat pengaturan luar biasa yang memakan waktu panjang. Sanksi diskriminasi dan pidana tidak bisa dimasukkan dalam PKPU sebab tidak dimungkinkan berdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan," kata Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam diskusi virtual, Kamis (1/10).

Baca juga : Pemerintah Belum Pikirkan Perppu untuk Atasi Disiplin Pilkada

Menurut dia, sanksi maksimal terhadap pelanggar protokol kesehatan hanya melarang tiga hari berkampanye. Pasalnya UU tentang Pilkada sebagai bantalan pembuatan PKPU tidak mengatur hukuman pidana atau diskualifikasi.

Maka KPU berharap efek jera bisa muncul lewat sanksi tersebut yang ada dalam PKPU. "Itu sanksi maksimal yang bisa dilakukan KPU. Kita juga monitoring untuk melihat pelaksanan kampanye untuk evaluasi," pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Donni Monardo menegaskan masyarakat yang mengikuti pilkada atau tidak harus menaati protokol kesehatan. Pertemuan terbuka tidak berbahaya ketika mengikuti aturan khususnya dengan menghindari kerumunan. (OL-2)

 

Baca Juga

Medcom.id

Pendekatan Militer tidak akan Berhasil Atasi Terorisme

👤Che/P-1 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 04:50 WIB
Pasalnya, para pelaku teror ini saat melakukan aksinya lebih mengusung ide ketidakadilan negara terhadap pendahulu...
DOK BAKAMLA

Perairan Natuna Incaran Kapal Vietnam

👤Cah/P-1 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 04:36 WIB
Bakamla dengan menggunakan Kapal Negara (KN) Pulau Nipah 321 menangkap dua kapal nelayan Vietnam yang sedang mengambil ikan di wilayah...
Dok.MI

KPK Harus Tangkap Pelindung Buron

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 04:30 WIB
Perbedaan ketidakmampuan maupun ketidakmauan dalam penangkapan Harun Masiku sangat tipis. KPK perlu menunjukkan komitmennya dalam menemukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya