Kamis 01 Oktober 2020, 10:35 WIB

Seluruh Fraksi DPRD DKI Dukung Raperda Penanggulangan Covid-19

Hilda Julaika | Megapolitan
Seluruh Fraksi DPRD DKI Dukung Raperda Penanggulangan Covid-19

AFP/BAY ISMOYO
Keluarga pasien covid-19 menyaksikan pemakaman kerabat mereka di TPU Pondok Ranggon.

 

SEMBILAN Fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung agar Rancangan Perda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) segera dirumuskan. Sehingga, Raperda itu bisa segera disahkan menjadi Perda.

Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang menyambut baik lantaran keberadaan Perda tersebut nantinya akan mempertegas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar implementasi Perda Covid-19 di Jakarta dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar terjadinya keselarasan penanganan dengan daerah penyangga Ibu Kota.

Baca juga: Perda Penanggulangan Covid-19 DKI akan Disahkan 13 Oktober

“Mengingat Undang-Undang No 29 Tahun 2007, maka berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan pemerintah (pusat) sangat terbuka tentunya. Sehingga menjalin kemitraan dengan instansi Pemerintah sekita Jakarta (Bodetabekjur) kaitannya dengan covid-19 tidak sulit, karena memang sudah berjalan terutama mobilitas SDM dan perekonomian,” kata Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Agustina Hermanto (Tina Toon), Rabu (30/9)

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, dalam pandangannya, mengusulkan agar Raperda penanggulangan covid-19 yang disusun Pemprov DKI bersama DPRD dapat melibatkan peran serta masyarakat agar bersama-sama dapat menghadapi pandemi covid-19.

“Sebab sudah ada Gugus Tugas Covid-19 di lingkungan RT/RW yang saat ini belum ada payung hukumnya untuk mereka dapat berpartisipasi dalam pengendalian Covid-19 di wilayah tugasnya,” sambung Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Rani Mauliany.

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, dalam pandangannya menyampaikan, dalam penyusunan Raperda penanggulangan covid-19, perlu memuat aturan tentang kemitraan dan kolaborasi perlu menekankan keterlibatan swasta dan perguruan tinggi dalam penanggulan pandemi dan dampak yang ditimbulkannya.

Pasalnya, Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Solikhah mengatakan kedua sektor tersebut memiliki sumber daya yang sangat potensial dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan pandemi penyakit menular berbahaya seperti covid-19.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, dalam pandangannya, mengusulkan agar Pemprov DKI memperhatikan upaya testing, tracing, dan isolasi pasien terkonfirmasi positif.

Sebab, menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Faisal, hal tersebut merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan covid-19.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI, dalam pandangannya, mendorong Pemprov DKI agar Perda Penanggulangan Covid-19 dapat memberikan aturan yang jelas terkait jaminan kesehatan dan prosedur penanganan pasien. Sehingga, mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

“Demikian pula halnya dengan prosedur dan mekanisme isolasi mandiri yang perlu kepastian, tidak sewaktu-waktu berubah sehingga membingungkan. Serta terkait prosedur pemakaman pasien positif Covid-19 yang masih banyak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Riano P Ahmad.

Kemudian, Fraksi PSI DPRD DKI, dalam pandangannya, meminta Pemprov DKI mempertimbangkan mengenai monitoring pergerakan masyarakat antardaerah di dalam Raperda Penanggulangan Covid-19.

Termasuk, menurut Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, memantau dan melacak warga yang melakukan pergerakan antar daerah meningat kegiatan tes lacak dan isolasi adalah kunci untuk mengurangi laju penularan covid-19.

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, dalam pandangannya menjelaskan Pemprov DKI perlu mempehatikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap warga DKI Jakarta, khususnya pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai dan/atau non tunai kepada masyarkat terdampak sosial hingga ekonomi akibat covid-19.

“Sehingga perlu diatur di dalam peraturan daerah (penanggulangan covid-19) ini. Mengenai dari syarat-syarat untuk penerima manfaat, verifikasi data, sampai kepada pendistribusian bantuan sosial sampai kepada warga DKI Jakarta,” sambung Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Nova Harivan Paloh.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, dalam pandangannya menilai Perda Penanggulangan Covid-19 itu tidak hanya fokus kepada penerapan sanksi dan paya memutus mata rantai penyebaran. Namun, juga memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat DKI Jakarta serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

“Mengingat aturan pembatasan di luar rumah atau social distancing telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat,” terang Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan.

Terakhir, Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, dalam pandangannya, mengusulkan agar dalam Raperda Penanggulangan Covid-19 dapat ditambahkan pasal tentang “Peran Serta Masyarakat”. Terlebih, Perda Covid-19 ini sangat bergantung terhadap kesadaran dan ketaatan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

Di lokasi yang sama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang diberikan DPRD guna mensukseskan penanggulangan covid-19.

Salah satunya prioritas yang akan dilakukan, lanjut Ariza, adalah memperhatikan keselarasan redaksional aturan sebelum diundangkan.

“Untuk itu dalam rancangan peraturan daerah ini akan kita bahas dan matangkan dari bab hingga pasal per pasal. Termasuk penggunaan kata “dapat” yang bisa memicu multitafsir serta harmonisasi antarpasal,” tandasnya. (OL-1)

Baca Juga

Istimewa

Jelang Libur Panjang, ASN DKI diminta Tak Keluar Kota

👤Hilda Julaika 🕔Senin 26 Oktober 2020, 20:35 WIB
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Chaidir mengimbau Aparat Sipil Negara  DKI untuk tidak bepergian ke luar kota saat libur...
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

'Positivity Rate' DKI Jakarta Turun Di Bawah 10%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 26 Oktober 2020, 19:04 WIB
'Positivity rate' Jakarta berada di angka 9,6%. Angka ini dipandang baik karena selama satu bulan sebelumnya angka 'positivity...
ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Puncak Arus Mudik Libur Panjang Diprediksi Mulai Besok

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 18:06 WIB
Istiono mengemukakan arus mudik akan mulai dipenuhi kendaraan pada area jalan tol dan arteri dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya