Kamis 01 Oktober 2020, 09:56 WIB

Kadin: Mogok Kerja Tak Sah Jika Bukan Karena Gagalnya Perundingan

mediaindonesia.com | Ekonomi
Kadin: Mogok Kerja Tak Sah Jika Bukan Karena Gagalnya Perundingan

Antara/Nova Wahyudi
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani.

 

TERKAIT adanya rencana mogok kerja yang akan dilakukan serikat buruh. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membuat surat edaran yang menyatakan sikap resmi organisasi. 

Pada surat yang ditandatangani Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani dijelaskan bahwa sesuai pasal 137 UU Nomor 13 tahun 2003 mogok kerja adalah hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. 

"Namun sebagai pengejawantahan UU tersebut, pada Kepmenakertrans No. 23 Tahun 2003 Pasal 3 ditegaskan jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah," kata Rosan.

Selain itu, seiring dengan UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid 19, Pemerintah DKI Jakarta dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a)dan (b) dari Pergub nomer 88 tahun 2020 telah mengatur bahwa, 'demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan  kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat. 
Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan Penggulangan dan Penanganan Covid-19. 

Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengimbau pada seluruh perusahaan yang menjadi anggotanya untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta sangsinya.

"Kadin juga mengimbau kepada semua pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan tentang mogok kerja, serta penanggulangan dan penanganan Covid-19," kata Rosan. (RO/OL-09) .

Baca Juga

ANTARA

Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 01:30 WIB
Kementerian BUMN berharap muncul talenta-talenta terbaik untuk memajukan kinerja dan performa...
ANTARA/Dedhez Anggara (STR)

Target Tinggi, Akselerasi FLPP Tahun Depan Mesti lebih CepatĀ 

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:15 WIB
Dengan target penyaluran KPR FLPP 2021 sebesar 157.500 unit senilai Rp19,1 triliun, bank pelaksana harus bekerja dua kali...
MI/Susanto

Sri Mulyani: Kesenjangan Teknologi Terjadi di Indonesia

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 21:59 WIB
Transformasi digital itu dilakukan melalui pemberian subsidi berupa internet gratis kepada siswa, guru hingga pendidikan tinggi guna...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya