Rabu 30 September 2020, 19:46 WIB

Soroti Kesehatan Publik, Komnas HAM Minta Pilkada Ditinjau Ulang

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Soroti Kesehatan Publik, Komnas HAM Minta Pilkada Ditinjau Ulang

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani
Spanduk sosialisasi Pilkada di Ciputat, Tangerang Selatan

 

WAKIl Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab meminta agar gelaran Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada Desember mendatang ditinjau ulang. Hal itu dilakukan agar persiapan pelaksanaan lebih baik.

Dalam hal ini, Komnas HAM mengingatkan pemerintah dalam rangka menjalankan UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

"Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan publik," kata Amiruddin dalam webinar bertajuk Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?, Rabu (30/9).

Berdasarkan informasi yang dikembangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pakar epidemiolog, Amiruddin mengatakan bahwa gerak penyebaran covid-19 ditentukan oleh oleh pergerakan manusia. Sementara pilkada dinilai akan mendorong pergerakan tersebut lebih tinggi dari kondisi biasa.

"Sementara pemerintah mengatakan situasi darurat kesehatan. Ini situasi yang bertolak belakang. Maka dari itu, dari awal September kami mengatakan kembali pilkada harus ditinjau ulang supaya kita punya persiapan lebih baik untuk melaksanakannya," tandas Amiruddin.

Baca juga : Cakada harus Pintar Kemas Kampanye di Masa Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tidak menutup mata dengan masukan dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat tentang penundaan pilkada. Namun, KPU masih berharap agar pelaksanaan pilkada dapat dilanjutkan.

Ilham mengatakan hal itu didasari atas usaha dan energi yang telah dikeluarkan yang disebutnya sudah begitu banyak, terutama soal anggaran untuk alat pelindung diri petugas.

Lebih lanjut ia menjelaskan guna menekan penumpukan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), KPU sedang menggodok rencana memberikan formulir undangan kepada pemilih dengan jadwal yang berbeda.

"Jadi misalnya si A sampai si B itu jam 07.30 sampai 09.00, dan am 09.00 sampai 10.00 si D sampai si E. Ini adalah ikhtihar kami untuk tidak adanya kerumunan di TPS," terang Ilham.

Selain itu, pemilih juga diwajibkan memakai masker dan diberi sarung tangan sekali pakai saat memilih. (OL-7)

Baca Juga

MI/Bagus Suryo

Khofifah Larang Muslimat Dukung Paslon Dalam Pilkada

👤Bagus Suryo 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 16:00 WIB
PIMPINAN Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama melarang organisasi Muslimat digunakan untuk mendukung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada...
Dok. MI/Rommy Pujianto

KPK Ingatkan Seli dari Daniel ke KSP sebagai Barang Milik Negara

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:45 WIB
KPK mengingatkan pemberian 15 unit sepeda lipat ke Kantor Staf Presiden (KSP) harus dicatat sebagai barang milik...
Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu Koreksi Data 2 Juta Pemilih dalam Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 14:44 WIB
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Seperti, meninggal dunia, berstatus di bawah umur,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya