Rabu 30 September 2020, 16:31 WIB

Total Denda Pelanggar Protokol Covid-19 Capai Rp1,6 Miliar

Putra Ananda | Megapolitan
Total Denda Pelanggar Protokol Covid-19 Capai Rp1,6 Miliar

MI/Heri Susetyo
Ilustrasi

 

SEJAK covid-19 melanda di awal bulan Maret, kepolisian hingga kini terus melakukan upaya pencegahan penularan covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan denda administratif kepada masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan covid-19.

Dalam Rapat Kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Idham Azis menuturkan biaya denda administrasi yang terkumpul mencapai 1,6 miliar rupiah dari 25.484 pelanggaran yang ditindak. Idham memastikan seluruh jajarannya siap mendukung operasi yustisi dengan sasaran pelanggar protokol kesehatan.

"Polri senantiasa bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan pada zona wilayah terdampak covid-19," ungkap Idham Azis di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Idham melanjutkan, sebanyak 1,3 juta pelanggar protokol kesehatan covid-19 mendapatan teguran lisan dari pihak kepolisian. Sementara 296.898 teguran tertulis serta meberikan hukuman kerja sosial membersihkan fasilitas umum kepada 201.971 pelanggar.

"Total kegiatan yang dibubarkan karena menimbulkan kerumunan mencapai 4 juta kasus," jelasnya.

Idham melanjutkan, pihaknya siap menjadi garda terdepan berkolaborasi dengan instansi lain untuk melawan covid-19. Mengingat hingga kini belum ada kepastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir.

Baca juga : 25 Ribu Orang Ditindak karena tidak Pakai Masker Selama PSBB

"Kami tidak tahu kapan pandemi berakhir. Yang jelas harapan pemerintah, harapan presiden terhadap TNI dan Polri, harus berada di garda terdepan," katanya.

Selain mengamankan masyarakat dari penularan covid-19, dalam kesempatan tersebut Idham juga menuturkan kepolisian siap untuk mengamankan perhelatan pilkada serentak 2020. Pilkada pada tahun ini dilakukan berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.

"Kami mengeluarkan maklumat agar klaster pilkada tidak terjadi selama proses tahapan berlangsung. Polri secara khusus melapisi lagi dengan operasi Mantapraja. Lalu operasi Aman Nusa Dua khusus untuk mem-backup masalah klaster rumah tangga dan klaster perkantoran," imbuhnya.

Menurut Idham, kunci penting melawan pandemi covid-19 ialah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan covid-19. Untuk itu penting bagi pemerintah agar bisa menimbulka kesadaran masyrakat untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19.

"Disiplin tidak bisa datang dari bapak-bapak sekalian, tapi harus datang dari masyarakat sendiri. Disuruh pakai masker dia kantongi. Disuruh cuci tangan dia malah bilang sudah cuci tangan berkali-berkali. Jadi ini terkait kesadaran," papar Idham. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara

DPRD DKI Rapat di Puncak, Fitra: Melanggar PP 12/2018

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:27 WIB
“Pembahasan di luar kota jelas indikasi pelanggaran PP No 12/2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut,” katanya...
Antara

Polisi Kejar Aktor di Balik Grup Facebook Penghasut RUU Ciptaker

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:24 WIB
Polisi sebelumnya telah mengamankan dua orang tersangka, yakni MLAI, 16, dan WH, 16, yang merupakan admin grup...
Antara

Hujan Deras di Depok, Sejumlah Ruas Jalan Lumpuh karena Banjir

👤Kisar Rajaguguk 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:06 WIB
Hujan deras disertai petir dan angin kencang melanda Kota Depok, Rabu (21/10) sore. Kondisi ini membuat sejumlah ruas jalan di Kota Depok...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya