Rabu 30 September 2020, 11:33 WIB

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional Terkait RUU Cipta Kerja

mediaindonesia.com | Ekonomi
KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional Terkait RUU Cipta Kerja

Ist
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi.

 

KONFEDERASI Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan tidak akan ikut mogok nasional yang rencananya dilakukan 6-8 Oktober 2020 sebagai respon dari selesainya pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung dalam audiensi.

“Sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN,” kata Presiden KSPN Ristadi melalui rilis resmi, Rabu (30/9).

Selain itu, KSPN juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Covid-19 menghantam sektor ekonomi dan kesehatan, ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia,” kata Ristadi.

KSPN yang memiliki anggota lebih dari 300 ribu pekerja, salah satu serikat dengan anggota terbanyak, juga telah mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah untuk tidak mengikuti mogok nasional ini.

“Kami juga memperhatikan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK anggota KSPN,” kata Ristadi.

“Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional tidak akan ikut aksi mogok nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang dan waspada dengan situasi yang berkembang,” kata Presiden KSPN Ristadi melalui rilis resminya.

Sebelumnya dikabarkan bahwa DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah telah tuntas menyelesaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

Beberapa tuntutan serikat pekerja seperti pesangon yang tetap 32 kali, tetap diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan penambahan jaminan kehilangan pekerjaan telah diakomodasi untuk ada dalam draf RUU Cipta Kerja. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI

Sinkronisasi Turunan UU Ciptaker Segera Disusun

👤 (Medcom.id/X-10) 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 01:45 WIB
PEMERINTAH tengah menyiapkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU...
Antara

Perizinan itu Sumber Korupsi

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 01:35 WIB
UNDANG-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dinilai dapat memperbaiki perekonomian nasional melalui kepastian perizinan berusaha...
Sumber: Global Compliance Complexity Indeks 2018/BKPM/Tim Riset MI-NRC

Ekosistem Investasi Disederhanakan

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 01:25 WIB
PENINGKATAN ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja difokuskan kepada empat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya