Rabu 30 September 2020, 07:05 WIB

Langkah Strategis Bea Cukai Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Langkah Strategis Bea Cukai Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

DOK BEA CUKAI
Langkah Strategis Bea Cukai Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

 

PROGRAM pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan langkah strategis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi turbulensi ekonomi dalam negeri yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Program yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2020 juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan tujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Bea Cukai dalam hal peranannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna menyukseskan PEN. Berbagai program relaksasi dan kemudahan baik dalam hal prosedural maupun fiskal menjadi cara nyata Bea Cukai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

Bea Cukai telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 45/ PMK.04/2020 yang mengatur penyampaian dokumen surat keterangan asal (SKA), invoice declaration, serta dokumen pelengkap pabean berdasarkan perjanjian internasional dapat dilakukan secara online selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data Bea Cukai, telah terdapat 12.252 SKA yang disampaikan secara online di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY selama masa pandemi.

Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan juga menjadi perhatian Bea Cukai selama masa pandemi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.04/2020, Bea Cukai mengizinkan para pengusaha kawasan berikat untuk dapat memproduksi alat kesehatan tanpa harus mengubah izin kawasan berikat. Selain kemudahan tersebut, melalui aturan ini, Bea Cukai juga melakukan pengaturan pemeriksaan fisik terhadap tempat penimbunan berikat menjadi lebih minimal dan memungkinkan pengecekan lokasi kawasan berikat melalui geotagging. Untuk mendorong pelaksanaan physical distancing selama pandemi Covid-19, Bea Cukai memberikan perizinan kawasan berikat secara online.

Beberapa kemudahan berupa simplifikasi sistem dan prosedur lainnya yang Bea Cukai buat antara lain, simplifikasi pemeriksaan kapal (boatzoeking) yang saat ini hanya dilakukan apabila ada indikasi pelanggaran dan diterapkan terhadap kapal yang sudah rutin diperiksa. Selain itu, Bea Cukai juga menyederhanakan pengajuan izin bongkar di luar kawasan pabean. Saat ini, Bea Cukai bersama Lembaga National Single Window (LNSW) juga tengah membuat aplikasi untuk pengajuan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) untuk keperluan penanganan pandemi yang terotomasi percepatan prosedur.

PMK 31/PMK.04/2020 juga memberikan beberapa insentif tambahan antara lain relaksasi kuota penjualan yang diimplementasikan di Batam. Bea Cukai memberikan relaksasi dengan memperbolehkan penjualan hasil produksi ke dalam negeri tanpa mengurangi kuota tahun berjalan. Selain itu, Bea Cukai juga menambah kawasan berikat mandiri yang bertujuan agar kawasan berikat dapat melakukan kegiatan sendiri tanpa perlu pengawasan petugas Bea Cukai. Dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 Bea Cukai juga mengizinkan kawasan berikat untuk melakukan pemasukan alat kesehatan dengan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Berdasarkan data hingga 7 September 2020, pemanfaatan berbagai fasilitas Bea Cukai yang diberikan pembebasan be masuk dan pajak impor untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan ketentuan PMK 83/PMK.04/2020, PMK 171/PMK.04/2019, dan PMK 70/PMK.04/2012 telah mencapai nilai Rp1,85 triliun dengan total 3.685 SKMK. Dari total nilai tersebut, sebesar Rp1,16 triliun nilai fasilitas pembebasan dilayani oleh Bea Cukai Soekarno Hatta. Setidaknya sebanyak 2.266 importir telah mengajukan fasilitas pembebasan. Dari angka tersebut sebanyak 17,33% merupakan pihak pemerintah pusat, daerah, dan badan layanan umum, 10,14% yayasan, dan 72,53% merupakan pihak perseorangan/swasta. Sementara, dominasi barang yang mendapatkan fasilitas berupa test kit, peralatan medis, alat pelindung diri, perlatan medis, obat dan vitamin, serta hand sanitizer.

Lewat PEN, Bea Cukai juga memberikan perpanjangan masa pembayaran cukai hasil tembakau dari dua bulan menjadi tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PMK 30/PMK.04/2020. Saat ini Bea Cukai juga tengah menyusun rancangan PMK fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) bagi perusahaan yang kinerjanya terdampak Covid-19. Sistem aplikasi untuk mengakomodasi fasilitas ini juga sedang dibangun oleh Bea Cukai bersama LNSW. Tidak hanya itu, Bea Cukai juga berencana untuk memberikan relaksasi berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk vaksin Covid-19.

Salah satu program PEN adalah pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM). Seperti yang diketahui, Covid-19 telah menghambat kinerja di berbagai sektor, tidak terkecuali IKM yang terdampak cukup signifikan. Untuk itu, sesuai dengan kewenangannya Bea Cukai telah menetapkan beberapa program untuk mendorong kinerja IKM antara lain membangun industri hasil tembakau melalui kawasan industri hasil tembakau. Bea Cukai juga secara gencar memberikan sosialisasi terkait fasilitas kepabeanan dan cukai kepada pengusaha lokal dengan potensi ekspor. Dari segi belanja anggaran, Bea Cukai juga menggalakkan kegiatan belanja operasional kebutuhan operasional kan-
tor dengan mengutamakan IKM lokal.

Dalam rangka meningkatkan ekspor, Bea Cukai juga telah menetapkan langkah-langkah strategis yaitu mempercepat pembentukan KEK, membuat klinik ekspor, meningkatkan sosialisasi ekspor dengan menggandeng pemerintah daerah setempat, mendorong perbaikan fasilitas bongkar muat, menjadi mediator pelaku usaha dengan kementerian/lembaga terkait untuk permasalahan ekspor, serta membangun pusat logistik berikat di perbatasan.

Berbagai kemudahan dan fasilitas juga diikuti dengan pengendalian impor yang dilakukan Bea Cukai. Untuk itu Bea Cukai telah mengimplementasikan pemeriksaan fisik secara online dan melakukan pengawasan melalui CCTV. Dalam menjaga kemandirian dan ketahanan industri, Bea Cukai turut melakukan pengetatan impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri khususnya hasil produksi padat karya selain itu pengetetan juga dilakukan terhadap impor tekstil. Bea Cukai juga secara rutin menyelenggarakan patroli laut baik secara mandiri maupun terpadu. Bea Cukai juga senantiasa mendorong para pengusaha untuk menggu- nakan produk lokal sebagai bahan baku barang ekspor.

Selain mengendalikan impor, Bea Cukai juga menjalankan fungsi proteksi per- ekonomian dari aktivitas ilegal. Beberapa kegiatan pengawasan yang kontinyu dilakukan antara lain operasi gabungan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, operasi dan sosialisasi gempur rokok ilegal, pengawasan terhadap komoditi sensitif seperti pangan dan tekstil, serta pemetaan titik rawan perbatasan dan melakukan pengawasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Selain berbagai langkah strategis baik di bidang fiskal maupun pengawasan yang telah dilaksanakan, Bea Cukai juga menjadi bagian dari pemerintah dalam melakukan penataan Ekosistem Logistik Nasional. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka penataan ekosistem logistik antara lain melalui simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi. Kolaborasi antara layanan pemerintah dan pelaku kegiatan logistik internasional maupun domestik, penyederhanaan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik, serta penataan tata kelola ruang kepelahuban dan jalur distribusi.

Melalui Ekosistem Logistik Nasional biaya logistik di Indonesia yang masih tergolong tinggi dibanding negarai ASEAN lainnya yang saat ini mencapai 23,5% dari produk domestik bruto ditargetkan turun hingga mencapai 17%. Selain itu, lewat Ekosistem Logistik Nasional, performa logistik yang stagnan berdasarkan data diharapkan dapat berkembang dan tumbuh serta tercipta persaingan yang sehat dan transparan.

Penataan Ekosistem Logistik Nasional memerlukan ketahanan dari semua pihak yang terkait. Ekosistem Logistik Nasional tidak dirancang untuk memberikan hasil instan dalam jangka pendek. Kompleksitas masalah yang harus diselesaikan dalam menata Ekosistem Logistik Nasional memerlukan strategi pentahapan yang cermat dan berkelanjutan. Setiap tahap ditetapkan dengan target capaian yang dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tahap selanjutnya secara konsisten.

Kolaborasi antara platform-platform logistik digital, baik layanan pemerintah maupun layanan jasa logistik swasta adalah tulang punggung penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dengan digitalisasi layanan dari seluruh entitas logistik, diharapkan tercipta layanan yang lebih transparan, mudah dan efisien. Penataan ekosistem logistik nasional diyakini mampu menghadirkan transparansi dan persaingan usaha yang lebih sehat di sektor logistik. Perbaikan kinerja logistik nasional tersebut diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia pada survei-survei internasional seperti Ease of Doing Business (EoDB) dan Logistic Performance Index (LPI), serta mendorong pemulihan ekonomi nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga

MI/ INSI NANTIKA JELITA

Kemudahan Berinvestasi di Tengah Pandemi

👤(Ins/medcom/X-8) 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 02:00 WIB
BERLOKASI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, restoran berkonsep perpaduan Tiongkok dan Jepang, Twelve Chinese Dining, memberanikan diri...
Dok.MI

Sinkronisasi Turunan UU Ciptaker Segera Disusun

👤 (Medcom.id/X-10) 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 01:45 WIB
PEMERINTAH tengah menyiapkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU...
Antara

Perizinan itu Sumber Korupsi

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 01:35 WIB
UNDANG-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dinilai dapat memperbaiki perekonomian nasional melalui kepastian perizinan berusaha...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya