Selasa 29 September 2020, 17:05 WIB

Direktur Jasa Multi Media Didakwa Gelapkan Pajak Rp21,2 Miliar

Kisar Rajagukguk | Megapolitan
Direktur Jasa Multi Media Didakwa Gelapkan Pajak Rp21,2 Miliar

Istimewa
Sidang daring pembacaan dakwaan kasus penggelapan pajak PT Mandira Utama Sukses di PN Depok, Selasa (29/9/2020)

 

DIREKTUR Perusahaan Jasa Multi Media PT Mandira Utama Sukses (PT.MUS) Muhamad Saman didakwa menggelapkan pajak tahun 2018 sebesar Rp21,2 miliar. Terdakwa terancam hukuman enam tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hary Palar dalam dakwaannya mengatakan penggelapan pajak dilakukan Muhamad Saman ketika menjadi pengendali 31 perusahaan. Ke 31 perusahaan sudah membayar pajak untuk dibayarkan melalui perusahaan PT MUS milik Muhamad Saman, tetapi tidak pernah disetor ke negara sebesar Rp21,2 miliar.

"Ada 31 perusahaan sudah membayar pajak melalui perusahaan milik Muhamad Saman. Tetapi oleh terdakwa tidak pernah di setor ke negara," kata Hary dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Selasa (29/9).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Nugraha yang didampingi dua hakim Anggota Nanang Herjunanto dan Topsi Darma, Hary mengatakan, berdasarkan data pajak keluaran pajak masukan (PKPM) pada Aportal Informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT.MUS telah menerbitkan pajak keluaran pada 1-21 Juni 2018 dan telah dikreditkan kepada 31 perusahaan.

Namun, PT MUS tidak pernah melaporkan atau membuat surat laporan surat pemberitahuan (SPT) masa pertambahan nilai (PPN) sejak Januari-Desember 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Depok Cimanggis.

Kemudian, jelas JPU, dalam proses penerbitan faktur pajak keluaran, PT MUS juga diketahui tidak pernah melakukan jual beli barang atau jasa, tidak pernah pula menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dan tidak pernah ada pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT MUS tersebut.

"Jadi ke 31 perusahan yang dikendalikan Muhamad Saman, hanya menerima dokumen-dokumen berupa faktur pajak tidak berdasarkan transaksi, tidak sebenarnya yakni seperti kuitansi, delivery order dan invoice dari PT MUS yang ditandatangai Muhamad Saman," ujar Hary.

Terkait pembayaran faktur yang telah dikeluarkan PT MUS, sambung Hary, Muhamad Saman telah melakukan kesepakatan dengan saksi Hendrik Abdul Rohman pada awal membeli perusahaan dari saksi Lily Puji Astuti.

"Bahwa apabila saksi Hendrik Abdul Rohman yang mendapatkan pesanan, maka terdakwa akan mendapatkan 2% dari setiap penerbitan faktur pajak oleh PT MUS. Sementara apabila terdakwa Muhamad Saman yang mendapatkan pesanan, maka Hendrik akan mendapatkan 2%," tuturnya.

Kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan terdakwa Muhamad Saman yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejak 1 Maret-27 Juni 2018 atau tahun pajak 2018 setidaknya kurang lebih Rp21.214.399.803.

"Atas perbuatannya, terdakwa di dakwa melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan, di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Depok," ujarnya. (OL-13)

Baca Juga

Dok. Lapas Perempuan Tangerang

Lapas Perempuan Tangerang Bagi-bagi Masker Buatan Narapidana

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 01:27 WIB
Kegiatan bertajuk 'KUMHAM Peduli KUMHAM Berbagi' tersebut berlangsung di lingkungan Lapas, yakni Jalan Mochammad Yamin, hingga...
Dok Modernland Realty

TNI Dukung Penghijauan di Jakarta Garden City

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 00:50 WIB
PENGEMBANG perumahan Jakarta Garden City, PT Mitra Sindo Sukses yang merupakan anak usaha PT Modernland Realty...
Dok MI

Hari Ini Kasus Positif di Jakarta Tembus 1000 Pasien

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 20:15 WIB
Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 12.934 (orang yang masih dirawat /...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya