Selasa 29 September 2020, 16:45 WIB

DPR Pastikan Ruu Ciptaker Akomodasi Semua Kepentingan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Pastikan Ruu Ciptaker Akomodasi Semua Kepentingan

ANTARA
Aksi unjuk rasa, di Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah elemen masyarakat berulangkali menggelar aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

 

DPR RI terus memformulasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menuturkan omnibus law tersebut disusun menyesuaikan kepentingan pemerintah, pengusaha, hingga para pekerja.

"Beberapa masih dicarikan formula yang pas untuk kemudian dalam kondisi kita seperti sekarang ini omnibus law Ciptaker tidak memberatkan berbagai pihak, baik itu pengusaha, pekerja, hingga pemerintah," tutur Sufmi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

DPR, dikatakan oleh Sufmi, telah menerima beberapa usulan dari pihak pengusaha maupun pekerja. Semua usulan dan masukan akan diakomodasi semaksimal mungkin oleh DPR. Termasuk, terkait usulan tentang pembahasan klaster ketenagakerjaan yang hingga kini masih dipermasalahkan pihak pekerja.

"Kita akomodasi usulannya dan beberapa saat ini masih dirumuskan. Nantinya kita akan komunikasikan dengan teman-teman serikat pekerja hasilnya," papar Sufmi.

Baca juga: RUU Ciptaker Capai Progres Signifikan

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Willy Aditya mengatakan Baleg akan mengadakan rapat pengambilan keputusan atas pembahasan sudah RUU Ciptaker yang sudah hampir rampung.  "Jadi nanti rencana raker itu pengambilan keputusan tingkat I. Diagendakan minggu ini. Akhir minggu lah," kata Willy.

Politikus NasDem tersebut melanjutkan, Baleg akan segera menyerahkan hasil pembahasan RUU Ciptaker ke pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan RUU Ciptaker. "Ya di-Bamuskan dulu baru paripurna (pengesahan)," ujarnya.

Setidaknya ada 7 poin krusial yang diatur dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ketenagakerjaan, yakni, waktu kerja, tenaga kerja asing, pekerja kontrak, alih daya (outsourcing), upah minimum, pesangon PHK, hingga Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Meskipun Baleg telah mencapai kesepakatan tentang klaster tersebit, pihak pekerja belum puas. Mereka berencana menggelar aksi mogok menjelang hingga hari pengesahan RUU Ciptaker yang dijadwalkan berlangsung 8 Oktober 2020. (P-2)

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya