Selasa 29 September 2020, 16:25 WIB

Nama Rini Soemarno Disebut dalam Sidang Jiwasraya

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Nama Rini Soemarno Disebut dalam Sidang Jiwasraya

Antara
Nama mantan Menteri BUMN Rini Soemarno disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasaya (Persero).

 

NAMA Rini Soemarno disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasaya (Persero). Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu disinggung oleh terdakwa Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya saat membacakan nota pembelaannya.

Menurut Hary, Rinilah yang melaporkan kasus yang dialami Jiwasraya kepada aparat hukum. Laporan tersebut diumumkan Rini saat dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN sejak 2014-2019. Laporan Rini tersebut dinilai Hary sebagai hal yang janggal.

"Jika memang Jiwasraya bermasalah--dalam hal ini masalah cadangan dan investasi-- kenapa kami ketika periode tersebut tidak dipanggil untuk ditegur, dimarahi atau dijewer, untuk memperbaiki masalah tersebut. Ternyata tidak, Ibu Menteri mungkin memilih jalur hukum. Ada apa?" tanya Hary di Pengadilan Tipikor pada PN Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/9).

Hary menggambarkan bahwa keadaan Jiwasraya saat dirinya menjabat Direktur Keuangan ibarat kanker kronis yang divonis mati oleh dokter. Dalam 10 tahun ia menjabat, kondisi Jiwasraya disebutnya dapat bertahan hidup dalam perawatan.

Selepas meninggalkan Jiwasraya, Hary mengatakan perusahaan plat merah itu belum dapat dikatakan sembuh total, masih dalam rawat jalan dan perlu minum obat. Namun, direksi baru saat itu justru menghentikan seluruh proses pengobatan Jiwasraya.

Lebih lanjut, Hary mengatakan direksi baru yang ditunjuk oleh Rini, terutama Direktur Utama tidak berpengalaman menjabat sebagai Direktur Utama, apalagi dalam bidang asuransi jiwa.

Dalam pembacaan pledoinya, kuasa hukum Hary, Unoto Dwi Yulianto menjelaskan Jiwasraya telah mengidap penyakit insolven sejak tahun 2002 dengan insolvensi Rp2 triliun. Hal tersebut diperparah ketika krisis keuangan global pada 2008 turut menghantam Indonesia yang menyebabkan Jiwasraya defisit Rp5,7 triliun.

Unoto mengatakan kliennya melakukan aksi heroik dan profesionalisme ketika diwariskan dengan kondisi Jiwasraya yang sedang 'sakit parah'. Ia menjelaskan bahwa direksi Jiasraya saat itu melakukan berbagai hal demi menyelamatkan Jiwasraya, antara lain dengan reasuransi, reevalusi aset, membeli MTN (medium term notes), reksadana penyertaan terbatas, maupun membeli unit penyertaan di reksadana konvensional.

"Di satu sisi, Jiwasraya mengeluarkan JS Saving Plan yang telah diizinkan OJK dan mendapat respon positif masyarakat," kata Unoto.

Unoto berharap agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan kliennya dari segala dakwaan.

Sebelumnya saat sidang Rabu (23/9) lalu, Jaksa Penuntut Umum menuntut Hary pidana penjara seumur hidup dan menjatuhkan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. (OL-13)

Baca Juga: Wakil Ketua KPK Soroti Diskon Hukuman Koruptor

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya