Selasa 29 September 2020, 15:40 WIB

Wakil Ketua KPK Soroti Diskon Hukuman Koruptor

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Wakil Ketua KPK Soroti Diskon Hukuman Koruptor

ANTARA
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango

 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango turut menyoroti tren pengurangan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA) yang belakangan kerap terjadi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) ataupun kasasi.

Nawawi lantas mengingatkan pada sosok hakim agung Artidjo Alkostar yang dikenal tegas dalam menghukum koruptor. "Putusan PK yang mengurangi hukuman ini marak setelah gedung MA ditinggal sosok Artidjo Alkostar. Jangan sampai memunculkan anekdot hukum yakni bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya," ucap Nawawi kepada wartawan, Selasa (29/9).

Mahkamah, lanjut Nawawi, perlu memberikan penjelasan yang gamblang terkait pengurangan hukuman koruptor agar tak menimbulkan kecurigaan publik. Menurutnya, independensi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara memang wajib dihargai. Meski begitu, ia menilai penjelasan kepada publik tetap diperlukan agar tidak menimbulkan prasangka.

"Seharusnya MA dapat memberi argumen sekaligus jawaban di dalam putusan-putusannya, khususnya putusan PK yaitu legal reasoning pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo. Agar tidak menimbulkan kecurigaan publik tergerusnya rasa keadilan dalam pemberantasan korupsi," ucap Nawawi yang juga mantan hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu.

KPK mencatat sedikitnya 22 perkara korupsi yang ditangani komisi antirasuah mendapatkan pengurangan hukuman pada tingkat kasasi maupun PK di MA.

Baru-baru ini, MA mengabulkan PK dua mantan pejabat Kemendagri terpidana kasus korupsi KTP elektronik (KTP-E) yakni Irman dan Sugiharto. Putusan PK MA mengurangi hukuman Irman dari 15 tahun penjara (vonis kasasi) menjadi 12 tahun penjara. Hukuman Sugiharto berkurang dari 15 tahun penjara (vonis kasasi) menjadi 10 tahun penjara.

Sebelumnya, MA juga mengurangi hukuman mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi terkait suap pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di kawasan industri Cilegon. MA mengurangi hukuman Tubagus menjadi empat tahun penjara dari sebelumnya enam tahun.

MA melalui putusan PK juga mengurangi pidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip menjadi dua tahun penjara. Di pengadilan tingkat pertama, hukuman yang dijatuhkan kepada Sri Wahyumi empat tahun enam bulan penjara.(P-2)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya