Selasa 29 September 2020, 06:37 WIB

Kasus Ijazah Palsu Cabup Halsel akan Diperiksa Selepas Pilkada

Hijrah Ibrahim | Nusantara
Kasus Ijazah Palsu Cabup Halsel akan Diperiksa Selepas Pilkada

MI/Hijrah Ibrahim
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara Kombes Pol Dwi Hindarwana.

 

PENYIDIK Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut) resmi menerima laporan Pengacara Kelompok Masyarakat Halmahera Selatan terhadap calon bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik atas dugaan ijazah palsu.

Direktur Kriminal Umum (DirKrimum) Polda Maluku Utara Kombes Pol Dwi Hindarwana di ruang kerjanya, Senin (28/9), mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dugaan ijazah palsu Usman Sidik yang dilaporkan Pengacara Kelompok Masyarakat Halmahera Selatan Muhammad Konoras pada Minggu (27/9).

"Laporan tersebut sudah kami terima dan akan ditindak lanjuti. Kasus itu akan ditangani langsung Kasubdit II Ditreskrimum Polda Malut," ungkap Dwi

Baca juga: Perang Lembaga Survey di Pilkada Tanah Bumbu

Dwi menunturkan, pihaknya akan mengumpulkan alat bukti. Namun, proses berikutnya polisi belum bisa menyentuh ke sasaran, yang penting dilengkapi alat-alat bukti yang mengarah ke ijazah palsu tersebut.

"Untuk calon bupati maupun wakil bupati belum bisa diperiksa karena adanya surat telegram dari Mabes Polri dengan nomor 666,"jelasnya

Telegram itu berbunyi semua yang menyangkut tindak pidana calon bupati maupun calon wakil bupati pemeriksaannya akan dilakukan selepas Pilkada.

"Namun, peyidik akan tetap melaksanakan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti," tegas Dwi.

Surat penundaan proses hukum mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Lalu, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan ST Kapolri Nomor ST/666/II/RES.1.24./2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Netralitas Polri Dalam Pelayanan Masyarakat Bidang Penegakan Hukum. (OL-1)

Baca Juga

MI/Rendy Ferdiansyah

Cegah Konflik, Gajah di Riau Diberi GPS Collar

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:42 WIB
Mencegah konflik manusia dengan satwa liar, BKSDA Riau, Rimba Satwa Foundation, Perkumpulan Gajah Indonesia , dan penggiat satwa...
MI/Bagus Suryo

Buruh Minta UMP Naik 5%, Sulsel Tetap Ikut Aturan Menaker

👤Lina Herlina 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:33 WIB
Pemprov Sulawesi Selatan tetap berpegang pada surat edara Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi 2021 meski buruh minta...
MI/Reza Sunarya

Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol Arah Cikampek

👤Reza Sunarya, Hilda Julaika 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 11:19 WIB
Jasa Marga dan Kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow mulai dari Km 47 hingga Km 61 arah Cikampek sejak pukul...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya