Selasa 29 September 2020, 04:54 WIB

Mal kian Terpuruk PSBB Anies Digugat

Ins/Pra/X-6 | Megapolitan
Mal kian Terpuruk PSBB Anies Digugat

MI/Andri Widiyanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

 

DAMPAK pandemi covid-19 dirasakan sangat memukul kalangan pusat perbelanjaan. Mal-mal di Ibu Kota, misalnya, disebut berada dalam kondisi semakin terpuruk. Pengunjung mal menurun drastis. Demikian pula omzet penjualan mereka.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menuturkan, kondisi tersebut diperparah dengan adanya penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membuat pusat perbelanjaan tambah babak belur.

“Sektor ritel dan tenant enam bulan ini dalam tekanan sangat berat. Lalu, kami menghadapi adanya PSBB jilid II dan restoran tidak bisa dine in. Saat ini kami dalam situasi yang sangat tidak baik,” ungkap Budihardjo dalam sebuah webinar di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, sejak Maret sampai akhir September 2020 terdapat penurunan omzet yang drastis dari pusat perbelanjaan. Terlebih, beban yang dipikul pusat perbelanjaan dan penyewa tenant yakni harus membayar pajak tenant-tenant yang ada di mal.

“Omzet kami setahun Rp400 triliun lebih. Kalau 50% turun, jadi sekitar Rp200 triliun kerugiannya. Kami memohon kepada pemerintah membantu langsung. Ini efeknya panjang,” kata Budihardjo.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menambahkan, akibat penerapan PSBB kembali, banyak tenant yang tutup atau kolaps.

“Akhirnya teman-teman di sektor food and beverage memilih untuk menutup sementara karena kalau dipaksakan pun
biaya pendapatan penjualannya tidak bisa menutupi biaya operasional,” jelas Alphonzus.

Hal itu, sebutnya, berakibat pada pegawai tenant. Ada yang dirumahkan dan ada pula yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tenant yang tutup.

Dalam konteks itu, saat memimpin rapat terbatas, kemarin, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keputusan penerapan kembali PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merugikan masyarakat.

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menangani dampak covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Ia pun meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional memberikan arahan kepada seluruh pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi yang masih memiliki angka kasus positif tinggi untuk memberlakukan intervensi berbasis lokal saja. (Ins/Pra/X-6)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Anies Imbau Warga DKI di Rumah Saja

👤Put/Hld/DD/X-3 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 05:04 WIB
Bila berencana silaturahim dengan keluarga, harus dipastikan protokol kesehatan tetap dijaga. Dari pengalaman yang ada, klaster baru muncul...
Istimewa

Jelang Libur Panjang, ASN DKI diminta Tak Keluar Kota

👤Hilda Julaika 🕔Senin 26 Oktober 2020, 20:35 WIB
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Chaidir mengimbau Aparat Sipil Negara  DKI untuk tidak bepergian ke luar kota saat libur...
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

'Positivity Rate' DKI Jakarta Turun Di Bawah 10%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 26 Oktober 2020, 19:04 WIB
'Positivity rate' Jakarta berada di angka 9,6%. Angka ini dipandang baik karena selama satu bulan sebelumnya angka 'positivity...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya