Senin 28 September 2020, 19:10 WIB

KPK Duga Mobil Mewah Rachmat Yasin Hasil Cuci Uang

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Duga Mobil Mewah Rachmat Yasin Hasil Cuci Uang

Antara
Rachmat Yasin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran pencucian uang mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin (RY).

Salah satunya dengan mengungkap proses pembelian mobil mewah yang dibeli tersangka tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi ini.

"Dalam kasus dugaan terkait pemotongan uang dan gratifikasi oleh tersangka RY, KPK memeriksa Mirza Taufani yang berstatus Supervisor Legal Maybank Finance. Ia dikonfirmasi terkait dengan dugaan pembayaran kredit mobil Toyota Velfire yang digunakan oleh tersangka RY," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Senin (28/9).

 

Baca juga: Penahanan Rachmat Yasin Sempat Ditunda karena Sakit dan Hajatan

 

Menurut dia, penyidik menduga uang untuk pembayaran mobil mewah tersebut bersumber dari hasil rasywah. Untuk itu, KPK meminta keterangan Mirza Taufani untuk mengkonfirmasi proses pembeliannya.

Dalam kasus ini, Rachmat Yasin telah ditahan oleh KPK sejak 13 Agustus 2020 di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Rachmat Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini pada 25 Juni 2019.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Rachmat sebelumnya telah bebas pada 8 Mei 2019, setelah menjalani masa hukuman terkait perkara korupsi lainnya di Lapas Sukamiskin Bandung.

Dalam pokok perkara yang diawali tangkap tangan pada 7 Mei 2014, KPK memproses empat tersangka, yaitu Rachmat Yasin, FX Yohan Yap dari unsur swasta, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin, dan Komisaris Utama PT Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala.

Empat orang tersebut telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan telah selesai menjalani hukuman.

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta, karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan rekomendasi surat tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. (OL-8)

Baca Juga

Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

Relawan Jokowi Dorong Reshuffle Kabinet

👤Abdillah Muhammad Marzuqi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:33 WIB
Jika Jokowi kukuh mempertahankan sejumlah menteri yang berkinerja buruk, hal itu akan membuat citra mantan Wali Kota Solo itu...
ANTARA

KPK masih Telaah Kasus TPPU Nurhadi

👤Ant/P-5 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:25 WIB
Sebelumnya terkait dengan dugaan TPPU Nurhadi, KPK juga telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatra...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:21 WIB
Permohonan eksepsi yang diajukan penasihat hukum jaksa Pinangki Sirna Malasari ditolak hakim tipikor. Peradilan dilanjutkan dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya