Senin 28 September 2020, 08:05 WIB

Pilkada Lanjut Atau Tidak, Perlu Pendekatan Kedaulatan Rakyat

Agus Utantoro | Nusantara
Pilkada Lanjut Atau Tidak, Perlu Pendekatan Kedaulatan Rakyat

Ilustrasi
Pilkada 2020

 

PESTA demokrasi pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang menuai perdebatan. Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan dengan masa pandemi Covid-19 dinilai membahayakan. Namun sebagian masyarakat menilai, usulan ini tidak realistis karena masa pandemi tidak dapat dipastikan. Sementara pemerintah tetap menggelar Pilkada dengan alasan agenda pembangunan daerah akan terbengkalai karena kepala daerah kehilangan legitimasinya.

Mengikuti pro kontra pemilihan kepala daerah, dilanjutkan atau ditunda, anggota MPR Fraksi Partai NasDem, Subardi mengemukakan perlunya pendekatan kedaulatan rakyat.
Ia menjelaskan, prinsip kedaulatan rakyat mewajibkan negara untuk melindungi rakyatnya secara konsisten, baik hak politik, hak ekonomi dan hak kesehatan.

"Pelaksanaan kedaulatan rakyat tak boleh surut meski perlu menyesuaikan dengan keadaan," ujarnya.

Dalam sosialisasi Empat Pilar di Subardi Center, Papringan, Sleman, Minggu (27/9), ia lanjut mengungkapkan pula hakikat Empat Pilar Bangsa, bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia. 

"Untuk memahami empat pilar kebangsaan dalam konteks Pilkada, di masa pandemi dilakukan dengan cara mengubah pola pikir yang lebih bijaksana. Saat ini pilkada digelar dengan protokol ketat. Namun dimungkinkan Polkada akan digelar dengan sistem online. Apapun bentuknya, kedaulatan rakyat tidak boleh dikesampingkan karena gagasan besar dari kedaulatan rakyat adalah menyelamatkan rakyat," paparnya.

baca juga: Ada Dugaan Usman Sidik Palsukan Ijazah Untuk Maju Pilkada

Sejalan dengan Subardi, sosiolog UGM Ari Sujito menilai kedaulatan yang paling konkret adalah rakyat bisa bekerja. Jika terdapat perdebatan soal Pilkada, maka tugas negara untuk meyakinkan rakyatnya. 

"Wacana pilkada ditunda karena banyak yang ragu. Maka yakinkan. Damaikan dua kepentingan, kedaulatan dan kekhawatiran," katanya.

Agenda sosialisasi empat pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) diikuti segenap kader NasDem se Yogyakarta. Dalam sosialisasi kali ini, tema kedaulatan rakyat sebagai hakikat dari 4 pilar diulas karena relevan dengan kondisi masyarakat di Yogyakarta yang akan menggelar Pilkada di tiga kabupaten kota. (OL-3)

Baca Juga

MI/Ignas Kunda

PUPR Siapkan Rp17 Miliar Untuk Pembangunan Irigasi Mbay Kiri

👤Ignas Kunda 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 09:07 WIB
Potensi persawahan di Kabupaten Nagekeo, NTT direspons oleh Kementerian PUPR dengan membangun saluran irigasi primer dan...
MI/Dwi Apriani

Kasus Positif Turun Drastis, Muba Masuk Zona Oranye

👤Dwi Apriani 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 09:01 WIB
Kini Kabupaten Musi Banyuasin masuk zona oranye mulai 18 Oktober 2020. Hal ini didasari dengan makin turun kasus covid-19  dan...
MI/Lilik Darmawan

Nelayan Lakukan Efisiensi dengan Konversi di Masa Pandemi

👤Lilik Darmawan 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 08:37 WIB
"Jika dengan premium dibutuhkan 7-10 liter setiap harinya, dengan elpiji 3 kilogram, paling hanya 1-2...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya