Senin 28 September 2020, 05:37 WIB

Golput Jadi Pilihan Logis

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Golput Jadi Pilihan Logis

ANTARA /IRFAN ANSHORI
Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Ninik Solikhah (tengah) menunjukkan hasil pindai KTP

 

DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan salah satu konsekuensi pemerintah tetap melanjutkan Pilkada 2020 ialah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara (golput).

Berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya pada Juli 2020, 65% warga secara nasional mengharapkan adanya penundaan pilkada. Menurutnya, akan semakin banyak masyarakat yang setuju terhadap penundaan pilkada ketika survei dilakukan menjelang hari pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember 2020.

“Saya menduga angkanya (masyarakat yang setuju pilkada ditunda) akan lebih tajam kalau kita lakukan survei pada hari-hari terakhir seiring dengan permintaan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya. Tetapi, kalau keputusan politik tetap diambil dengan asumsi meningkat permintaan penundaan, itulah sumber golput terbesar,” paparnya dalam diskusi terkait dengan pilkada yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, kemarin.

Menurut Burhanuddin, menurunnya angka partisipasi masyarakat antara lain disebabkan kekhawatiran terhadap risiko penularan. Ia pun setuju pandemi dan pilkada merupakan dua hal yang berlawanan dan tidak bisa disatukan. Di satu sisi pilkada mendorong adanya partisipasi aktif dari masyarakat semaksimal mungkin. Di sisi lain, pandemi menuntut masyarakat untuk menghindari kerumunan dan melakukan kegiatan dari rumah. “Karena musuh dalam penanggulangan pandemi ialah kerumunan. Dua hal ini tidak bisa disatukan.’’

Selain itu, Burhanuddin menuturkan politik uang saat pilkada kali ini akan melonjak puluhan persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu didasarkan survei pada Juli 2020 saat pandemi. Pada Pilkada 2018, toleransi politik uang rata-rata per wilayah 45%, pada pilkada kali ini diperkirakan angka itu meningkat setidaknya 60% masyarakat permisif terha-
dap politik uang.

Menurutnya, masyarakat akan menganggap politik uang sebagai praktik yang wajar ketika kebutuhan meningkat. Uang sekecil apa pun menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

“Calon dihadapkan pada politik uang yang demand (tuntutan)nya tinggi,” paparnya.

Harus koalisi

Direktur Eksekutif Yayasan Perludem Khairunnisa Nur Agustyati menuturkan, untuk menjadi calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, partai politik ketika mengusulkan calon harus memenuhi syarat minimal dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara dari pemilu sebelumnya.

Karena itu, imbuh Khairunnisa, tidak jarang banyak partai politik harus berkoalisi untuk mengusulkan bakal calon dalam pilkada.

“Dengan syarat seperti ini, sebagian besar parpol harus berkoalisi. Perempuan yang sudah mendapatkan tiket dari
partainya bisa saja tidak jadi maju dalam pilkada karena partai koalisi mempunyai calon lain,’’ tambahnya.

Dengan dasar itu, ia mendorong partai melakukan internalisasi dan membuka jalan bagi perempuan untuk duduk dalam jabatan eksekutif dan legislatif. Tantangan serupa juga dihadapi perempuan yang ingin maju melalui jalur independen. ‘’Tidak mudah bagi perempuan mengumpulkan dukungan yang banyak dikaitkan dengan hambatan finansial serta budaya patriarki yang condong melihat kepem- pimpinan dikaitkan dengan laki-laki,’’ imbuhnya. (P-1)

Baca Juga

Dok.MI

Pragmatisme Parpol Suburkan Calon Tunggal dan Dinasti Politik

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 17:15 WIB
Parpol kerap pragmatis untuk mendukung calon tunggal maupun dinasti politik untuk ikut koalisi besar yang diperkirakan bakal...
Antara

Kasus Jiwasraya jadi Preseden Korupsi di Pasar Modal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Kasus Jiwasraya mejadikan milestone dalam konteks mengungkap kejahatan-kejahatan tindak pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasar...
ANTARA

KPK Imbau Istana Laporkan Pemberian Sepeda Lipat untuk Jokowi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pemberian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya