Senin 28 September 2020, 04:30 WIB

Pemkot Biarkan Bangunan tanpa IMB

KG/J-1 | Megapolitan
Pemkot Biarkan Bangunan tanpa IMB

MI/KISAR RAJAGUKGUK
Bangunan tanpa IMB yang berdiri di garis sempadan sungai seberang GPE Sukmajaya Depok belum ditertibkan petugas Satpol PP di Depok, kemarin.

 

WARGA mempertanyakan keseriusan Pemkot Depok menghentikan dan membongkar bangunan tanpa IMB yang melanggar garis sempadan Sungai Kumpa, anak Sungai Ciliwung.

Bangunan itu berada di Kampung Seran, RT 05/05, per­sis di seberang bagian belakang Perumahan Gema Pesona. “Bangunan yang masuk wilayah air mengalir di Kali Kumpa kok masih terus berlanjut, ya?” kata seorang warga, kemarin.

Berdasarkan pantauan, pembangunan bangunan di badan sungai itu terus berlangsung. Terlihat sejumlah tukang mengerjakan bangunan tersebut. Terlihat juga bahan-bahan bangunan, seperti batu kali, batu bata, semen, pasir, bambu, dan balok-balok kayu. Tebing di tepi sungai sudah dipapas. Pohon-pohon bambu yang berfungsi menahan longsor juga sudah ditebang.

Warga menyebut Pemkot Depok tidak punya nyali menghentikan pembangunannya dan membongkarnya. “Mungkin pemilik bangunan bukan orang biasa, melainkan punya pengaruh di pemkot,” tambah warga tadi.

Warga khawatir sekali bangunan tersebut kelak membawa bencana. “Aliran sungai terhambat. Ini masih belum musim hujan. Kalau musim hujan nanti, air sungai naik ke permukaan menggerus bantaran sungai di wilayah perumahan. Bisa longsor,” ujarnya.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pun mendorong Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok Dedi Supan­di agar menegur anak buahnya yang abai terhadap garis sempadan sungai.

“Pjs Wali Kota harus memerintahkan Satpol PP membongkar bangunan tanpa IMB,” kata Kepala Keasisten­an Pemeriksa 7 ORI Ahmad Sobirin.

Bukan hanya Satpol PP, ORI juga mendorong Pjs Wali Kota agar menegur Dinas PUPR Kota Depok lantaran membiarkan bangunan itu berdiri.

Sobirin juga mengingatkan Dinas PUPR dan Satpol PP agar tidak saling lempar tanggung jawab.
“Membangun tanpa IMB dan melanggar garis sempadan sungai itu bisa dikategorikan pelanggaran pidana,” katanya. (KG/J-1)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Wagub Minta Warga Tetap di Rumah

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 16:40 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengungkapkan Pemprov DKI dan pemerintah pusat sudah bersinergi...
ANTARA/Dhemas Reviyanto

Pemprov DKI Jakarta Gunakan Dana PEN untuk Atasi Banjir

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 16:40 WIB
Tahun ini wilayah kali yang diprioritaskan untuk dinormalisasi, yakni Kali Pesanggrahan, Kali Ciliwung, Kali Angke, dan Kali...
Antara/Muhammad Iqbal

Per 3 November, Stasiun Rangkasbitung tidak Layani Pembelian THB

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 16:24 WIB
Stasiun Rangkasbitung di Lebak, Banten, akan menjadi stasiun yang khusus melayani pengguna dengan Kartu Multi Trip (KMT) dan kartu uang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya