Minggu 27 September 2020, 12:40 WIB

Pencopotan Gatot, PKS Nilai itu Hak Prerogatif Presiden

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pencopotan Gatot, PKS Nilai itu Hak Prerogatif Presiden

MI/MOHAMAD IRFAN
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini (tengah) memberikan sambutan saat menerima sejumlah Paguyuban Masyarakat.

 

PENGANGKATAN dan pemberhentian pejabat di TNI merupakan hak prerogatif presiden. Itu sebabnya tidak tepat bagi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkit lagi pencopotan dirinya dan mengaitkannya dengan isu PKI.

“Sebenarnya yang paling tahu alasan pemberhentian Pak Gatot itu Pak Jokowi, sebab pengangkatan pemberhentian panglima itu hak prerogatif Presiden. Dengan alasan mau pensiun atau belum pensiun itu juga hak prerogatif presiden,” kata anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk Mantan Panglima, Maumu Apa?’ Minggu, (27/9).

Baca juga: Eksponen 98 Kritik Pernyataan Gatot Nurmantyo

Menurut dia, Gatot sewajarnya sebagai mantan petinggi TNI harus memiliki dasar yang kuat dalam setiap argumentasinya. Hal itu guna mengantisipasi pernyataan yang kabur atau tidak mendasarkan terhadap fakta. “Setiap ucapannya harus punya data agar terkesan tidak berbau drama,” ujar dia.

Ia mengatakan, pergantian Gatot pada 2018 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan berikut alasannya yakni sudah memasuki masa pensiun. Kala itu Jazuli menjabat sebagai Ketua Komisi I dan menerima surat resmi mengenai pencopotan Gatot dan pengangkatan Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI.

"Waktu itu presiden ingin mengganti panglima dengan mengirim surat lewat Bamus DPR. Alasannya dalam surat itu normatif dan kebetulan juga penggantinya satu, Pak Hadi. Maka Komisi I tidak ada jalan lain yakni setuju," paparnya.

Ketua Fraksi PKS ini juga menjelaskan presiden juga memiliki hak untuk menempatkan atau tidak mantan pejabat ke dalam bagian struktur pemerintahnya. Tapi tentunya keputusan tersebut berdasarkan kapasitas dan kapabilitas eks pejabatnya.

“Tapi kalau presiden mau, pejabat yang telah selesai di satu tempat, diberdayakan lagi di tempat yang lain ” pungkasnya.

Sebelumnya, Gatot mengutarakan bahwa dirinya dicopot dari jabatan tertinggi di TNI disinyalir karena pada 2017 menyarankan masyarakat menonton lagi film buatan era Presiden Suharto mengenai pemberontak PKI, G30S PKI.  (Cah/A-1)

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

PMN Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, PKS: Jangan Pakai Uang Rakyat

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 14:53 WIB
Mardani menyebut, permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan...
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lagi, Bakamla RI Tangkap Dua Kapal Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:45 WIB
Sempat berusaha melarikan diri, akhirnya kapal ikan Vietnam dengan nomor lambung TG 9583 TS tersebut menyerah dan dapat diperiksa serta...
Ilustrasi

KPK Harap Bisa Segera Temukan Harun Masiku

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:08 WIB
Ia mengatakan evaluasi mengenai proses pencarian Harun Masiku selama ini telah dilakukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan strategi pencarian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya