Minggu 27 September 2020, 04:41 WIB

Revisi UU Kejaksaan tak Kurangi Kewenangan Polri

Cah/P-5 | Politik dan Hukum
Revisi UU Kejaksaan tak Kurangi Kewenangan Polri

Medcom.id
Ilustrasi

 

REVISI Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Kekhawatiran revisi UU Kejaksaan akan membuat wewenang Korps Adhiyaksa semakin berkuasa dianggap tidak beralasan.

“Kewenangan penyidikan pada kejaksaan kan tidak mengurangi kewenangan penyidikan pada kepolisian,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Soleman Ponto dalam keterangan resmi, kemarin.

Ia menilai revisi UU Kejaksaan tidak akan menganggu proses hukum yang dilakukan penegak hukum lain. Pasalnya, kejaksaan selama ini telah diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan sendiri, seperti kasus korupsi.

Oleh karena itu, tak menjadi soal ketika Kejaksaan melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana selain korupsi. Secara logika, lanjutnya, tidak akan ada penyidikan, kalau tidak ada penuntutan dan sebaliknya.

“Sehingga tidak salah bila penyidikan dan penuntutan disatukan untuk semua kasus pelanggaran hukum. Mungkin KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus menyesuaikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPR tengah membentuk panitia kerja revisi UU Kejaksaan. Sayangnya, sejumlah poin dalam revisi itu menuai kritik, seperti penyempurnaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Melalui revisi itu, Kejaksaan melakukan penyidikan tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kehutanan, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam UU.

Revisi UU Kejaksaan juga dianggap mengadopsi struktur organisasi kekuasaan kehakiman yang dianut dalam sistem hukum common law, yakni polisi sebagai pembantu jaksa dan jaksa sebagai hulp-magistraat. Hal itu berbeda secara fundamental dengan sistem KUHAP yang menganut sistem campuran atau mixed system.

Ponto mengatakan revisi UU Kejaksaan perlu dilakukan sekalipun revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk ke Prolegnas Prioritas 2020 masih berjalan. Menurutnya, jika revisi UU Kejaksaan selesai, yang lain tinggal menyesuaikan.

“Menurut saya, ini sama dengan mana duluan ayam atau telur. Kalau jaksa sudah pada posisinya, yang lain akan menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait potensi gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi bila Revisi UU Kejaksaan disahkan sebelum RUU KUHP, Ponto mengatakan, sebaiknya hal itu tak perlu ditakutkan.

“Ini kan potensi, bisa jadi bisa tidak. Kalau jadi, ya pasti akan dihadapi dengan argumen yang logis,” tutupnya. (Cah/P-5)

Baca Juga

dok. Polri

Tokoh KAMI Ahmad Yani Belum Dipanggil, Tergantung Penyidik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 16:42 WIB
Sebelumnya, Ahmad Yani mengatakan bahwa ada upaya dari penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya pada Senin...
Ilustrasi

KPK Eksekusi Penyuap Kepala LP Sukamiskin

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 16:34 WIB
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Direktur Utama PT Gloria Karsa Abadi, Radian Azhar, yang sudah divonis bersalah...
Antara

Penanganan Covid-19 di Indonesia Semakin Baik

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 26 Oktober 2020, 16:17 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan data terakhir terkait penanganan pandemi covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya