Minggu 27 September 2020, 03:17 WIB

Pakta Integritas di Awal Kampanye

Widjajadi | Politik dan Hukum
Pakta Integritas di Awal Kampanye

ANTARA/ALOYSIUS JAROT NUGROHO
Ilustrasi -- Pekerja melakukan proses penyablonan saat membuat kaus kampanye di Klaten, Jawa Tengah, kemarin.

 

HARI pertama kampanye Pilkada 2020 kemarin antara lain diisi dengan penandatanganan pakta integritas. Pasangan calon beserta tim sukses, parpol pengusung, serta pendukung diminta ikut membantu penegakan dan pengawasan protokol kesehatan.

Ini misalnya berlangsung di kampanye perdana pemilihan Wali Kota Surakarta. Pakta integritas itu mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19. Paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa serta Bagyo Wahyono-FX Supardjo lalu berjanji siap menggelar kampanye damai dengan menaati protokol kesehatan.

“Ya, kampanye berlangsung damai dengan mengutamakan kesehatan sebagai penyikapan atas situasi pandemi,” tegas Gibran yang datang dengan kostum lurik dan blangkon. Bagyo pun menguatkan anjuran KPU terkait kampanye damai dengan acungan jempol.

Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti, menyatakan pihaknya melarang gelaran bazar, konser, atau lomba yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kampanye, bahkan kampanye tatap muka dibatasi untuk 50 orang dengan jarak 1 meter. Sementara itu, kampanye secara daring harus berlangsung bijak tanpa hoaks atau kampanye hitam.

Senada, empat paslon di Kabupaten Cianjur kemarin mengikuti Deklarasi Pilkada Sehat dan BerKampanye tatap muka dibatasi untuk 50 orang dengan jarak 1 meter, sementara kampanye daring harus berlangsung bijak tanpa hoaks.

Sementara di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, paslon Bupati Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba sudah mulai berkampanye di depan puluhan warga Pulau Raijua. Keduanya berjanji membangun pabrik pengalengan ikan di pulau tersebut.

Berbeda halnya dengan di Kabupaten Belu, NTT. Dari dua pasangan yang bertarung di pilkada, tidak ada yang berkampanye karena masih mengurus izin di kepolisian.

Masalah pembagian kerja

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan kunci pelaksanaan pilkada serentak agar aman tanpa penularan covid-19 ialah pembagian kerja dan tanggung jawab semua pihak secara proporsional. “Tentang kerumunan misalnya, tim kami hanya dua-tiga orang yang ketika diingatkan soal protokol kesehatan itu tidak didengar. Kerumunan itu merupakan domain polisi. Artinya, semua pihak harus dibagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional,” jelasnya dalam sebuah diskusi, kemarin.

Dari pemetaan Bawaslu, sedikitnya 50 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada berisiko tinggi, ditambah 400 lebih desa yang masih kesulitan soal infrastruktur.

Di sisi lain, tambahnya, Bawaslu mendapat informasi yang menunjukkan adanya kemajuan dalam kepatuhan penerapan protokol kesehatan oleh peserta pilkada.

Terpisah, anggota Bawaslu RI lainnya, Rahmat Bagja, menyoroti hal baru dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, yaitu metode penyelesaian sengketa acara cepat.

“Penyelesaian sengketa acara cepat merupakan domain panitia pengawas kecamatan. Masalah kecil seperti jadwal kampanye diharap dapat diselesaikan dengan metode ini,” ujarnya.

Dia juga menerangkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dibuat untuk mempermudah pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten. Aplikasi SIPS ini pun menjamin keterbukaan informasi kepada publik.

Rahmat juga mengimbau Panwas kecamatan dan Panwas desa mengutamakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pengawasan demi mencegah penyebaran covid-19. (FR/BB/PO/Sru/Cah/X-11)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya