Jumat 25 September 2020, 18:05 WIB

Mendagri Minta Kadis Dukcapil Berkawan dengan Penjaga Makam

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Mendagri Minta Kadis Dukcapil Berkawan dengan Penjaga Makam

ANTARA
Warga antre mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kantor Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur, Rabu (9/9).

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memutakhirkan data secara berkala. Supaya tidak terdapat kendala, petugas di lapangan harus memiliki komunikasi intensif dengan petugas pemakaman.

"Dibuat forum komunikasi penjaga makam. Berkawanlah seluruh kadis (kepala dinas) dukcapil dengan para penjaga makam. Buat grup whatsapp atau telegram. Kesannya lucu tapi ini akan efektif," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menirukan instruksi Tito, dalam keterangan resmi, Jumat (25/9).

Menurut Zudan, Ditjen Dukcapil harus terus bekerja cerdas memperbaiki kinerja. Khususnya menyangkut masih rendahnya pencatatan kematian.

Pemutakhiran data, kata Zudan, bergantung pada laporan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pencatatan kematian secara berkala dengan petugas yang proaktif mengumpulkan data langsung ke masyarakat.

"Saya mendorong rekan-rekan di Direktorat Pencatatan Sipil secara agresif memonitor Buku Pokok Pemakaman (BPP). Ini untuk merapikan membuat akurat database kependudukan," tegasnya.

Zudan melihat jajarannya perlu membuatkan surat tentang pencatatan kematian, utamanya pada instruksi monitoring BPP yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Instruksi itu ditujukan kepada seluruh gubernur. Landasannya karena petugas kerap terhambat oleh dalih pejabat daerah yang menyatakan tidak mempunyai satuan perangkat daerah (SKPD) yang menangani BPP.

"Dengan pencatatan kematian yang akurat, tidak ada lagi orang yang sudah meninggal dunia masih menerima bantuan sosial, ikut terdata dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Karena itu perlu didorong dengan mewajibkan bupati membuat BPP," pungkasnya. (P-2)

Baca Juga

ANTARA/Aprillio Akbar

Perpusnas Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 09:31 WIB
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan penanganan benturan kepentingan merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan dalam...
MI/M Irfan

Kejagung Sidik Dugaan Korupsi Sewa Dermaga di Pelindo II

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 09:09 WIB
"Mungkin terkait sewa dermaga, ada kaitannya dengan itulah. Pelabuhan itu kan navigasi, ada tarif. Dugaannya ada penyimpangan terkait...
MI/Andri Widiyanto

Polri Persilakan Irjen Napoleon Buka-bukaan di Sidang Joko Tjandra

👤Yakub Pryatama 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:14 WIB
"Kami tidak perlu menanggapi hal tersebut. Silakan saja (buka-bukaan), karena sudah dilimpahkan ke JPU, semua kewenangan di JPU,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya