Jumat 25 September 2020, 11:29 WIB

Penuhi Prinsip 6T, Kementan Kawal Distribusi Pupuk Subsidi

mediaindonesia.com | Ekonomi
Penuhi Prinsip 6T, Kementan Kawal Distribusi Pupuk Subsidi

MI/Djoko Sarjono
Petani tengah memanfaatk pupuk bersubsidi dari pmerintah di Klaten, Jawa Tengah.

 

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengawal distribusi pupuk subsidi. Ditjen PSP ingin memastikan distribusi pupuk subsidi sudah memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementerian Pertanian harus memastikan distribusi pupuk tepat sasaran.

“Dengan anggaran yang berkurang, mau tidak mau Kementerian Pertanian harus selektif dalam mengalokasikan dan menyalurkan pupuk subsidi. Kita bahkan melakukan verifikasi bertahap sebelum nama petani dan jumlah pupuk yang ada dalam eRDKK ditetapkan sebagai penerima bantuan,” tutur Mentan SYL, Kamis (24/9).

Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy mengatakan verifikasi bertahap yang dilakukan, Kementerian Pertanian membuat penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Dalam eRDKK, kita mengacu pada mekanisme by name by address. Sehingga data valid penerima bantuan pupuk subsidi mencapai 94%. Yang artinya, pola yang kita jalankan sudah tepat sasaran. Tapi, kita tetap melakukan pengawalan dan pengawasan agar pupuk subsidi benar-bbenar bermanfaat,” katanya.

Sarwo Edhy menambahkan, agar bisa memenuhi prinsip 6T, terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi. Di antaranya lewat e-RDKK dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

“Prinsip 6T ini juga untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana Kementan  diminta mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani,” terang Sarwo Edhy.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan juga diminta menetapkan single HPP sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran. Kemudian PIHC diminta meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.

"Selain itu, Kementerian pertanian juga diminta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi," ungkapnya.

Sarwo Edhy juga meminta dukungan semua pihak, terutama aparat, untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Jenis pupuk subsidi yang diberikan ke petani sendiri adalah Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15 : 15 : 15 dan 20 : 10 : 10. Semua pupuk tersebut harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI). (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

BI : ISEF 2020 Catat Transaksi Sebesar Rp5,03 Triliun

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 23:39 WIB
Angka tersebut terdiri dari kesepakatan pembiayaan, komitmen transaksi business to business, transaksi ritel business to consumer, dan...
Antara/Aditya Pradana Putra

Bantu UMKM Bangkit, Kemendikbud Gelar Pasar Budaya Daring

👤SuryaniWandari Putri Pertiwi 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 21:50 WIB
Pasar budaya adalah sebuah marketplace dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi Indonesia,...
MI/Ramdani

AP II : Airport 4.0 Menjadi Basis Transformasi Kedepan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 20:31 WIB
“Pada pekan lalu, kami mencanangkan Second Curve Transformation periode 2020 - 2024 untuk memasuki era Airport 4.0," ujar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya