Jumat 25 September 2020, 11:03 WIB

Wakil Ketua DPRD Sebut Pelanggar PSBB Wajar diberi Sanksi Tegas

Hilda Julaika | Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Sebut Pelanggar PSBB Wajar diberi Sanksi Tegas

ANTARA/Aprillio Akbar
Petugas Satpol PP menutup restoran yang menyediakan layanan makan di tempat saat razia PSBB Jakarta di kawasan Sunter Agung, Jakarta.

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyampaikan berkas Raperda Penanggulangan Covid-19. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, Perda ini akan mengatur dengan tegas perihal sanksi pidana.

Ia sepakat pelanggar PSBB yang berpotensi menyebabkan penularan covid-19 sewajarnya mendapatkan sanksi tegas.

“Pemprov punya tanggung jawab memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya, sehingga siapa pun yang berpotensi menyebabkan penularan, wajar diberi sanksi. Saya pikir ini langkah tegas dari Pak Anies,” kata Zita kepada Media Indonesia, Jumat (25/9).

Baca juga: Anggota DPRD DKI Sebut Isolasi Mandiri di GOR Lebih Aman

Dalam Perda, sambungnya, akan mengatur hal-hal yang tidak bisa diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub). Salah satunya mengenai sanksi pidana yang akan ditegaskan dalam aturan ini.

“Memang tujuan utama dari pembentukan Perda ini untuk mengatur hal-hal yang tidak bisa diatur melalui Pergub atau Kepgub. Salah satunya mengenai sanksi pidana. Karena payung hukum terendah yang bisa menjadi landasan kerja pengadilan ialah Perda,” paparnya.

Seluruh anggota DPRD DKI pun, berdasarkan keterangan Zita, sudah memperoleh berkas dari Raperda Penanggulangan Covid-19 ini.

Nantinya, Perda itu akan dibahas bersama oleh anggota Dewan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun agenda selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

“Kami sudah menerima berkas Raperdanya. Nanti akan dibahas bersama. Tentu banyak masukan dari kami, agar penyelenggaraan PSBB di Ibu Kota bisa maksimal dan bisa segera bangkit kembali,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 kepada DPRD DKI Jakarta.

Menurut Anies, Raperda ini dibentuk untuk memperkuat landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan covid-19 di Ibu Kota.

“Raperda ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/9). (OL-1)

Baca Juga

Antara

Pemprov DKI Klaim Siap Antisipasi Banjir

👤Anis Putri Yuliani 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:50 WIB
"Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta akan terus mengupayakan, memastikan tidak ada warga yang terdampak genangan lagi," pungkas...
dok rsdc wisma atlet

Sumpah Pemuda Lecut Semangat Tenaga Medis RSDC Wisma Atlet

👤RO/Micom 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 21:46 WIB
Ada dua ribu tenaga kesehatan dengan latar belakang institusi dan daerah berbeda di RSDC Wisma Atlet, tetapi mereka berjuang demi tujuan...
Ilustrasi

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid di DKI Naik jadi 87,1%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 20:48 WIB
Hari  ini, jumlah pasien covid-19 yang sembuh di DKI menjadi 90.157 orang atau 87,1%. Sedangkan terkonfirmasi positif 103.522...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya