Jumat 25 September 2020, 09:50 WIB

Prasyarat Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Berat

M Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Prasyarat Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Berat

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Warga suku adat Kajang Ammatoa

 

PENGAMAT Kehutanan Sadino menilai prasyarat pengakuan masyarakat hutan adat (MHA) secara hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 sangat berat dan membebani masyarakat adat yang belum terdaftar.

Tertera dalam keputusan tersebut, persyaratan komunitas MHA salah satunya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosia, dan hukum.

"Yang dikaji hanya keputusan itu saja, dan prasyarat sangat-sangat ketat. Jadi saya katakan prasyarat ini hampir semua regulasi sangat berat," kata Sadino saat webinar yang bertajuk Merawat Industri Sawit Ditengah Isu Masyarakat Adat yang diadakan Majalah Sawit Indonesia, Kamis (24/9).

Pengakuan untuk MHA sudah tertuang dalam berbagai regulasi seperti Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, Pasal 67 Ayat (1) UU nomor 41 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan lainnnya.

"Pemerintah bertugas membuat regulasi untuk mengharmonikan banyaknya regulasi tersebut. Namun hingga kini belum sampai ke titik harmonis sehingga terpencar-pencar di beberapa kementerian," ujar Sadino.

Baca juga:  Siapkan Langkah Lindungi Masyarakat Hutan Ada

Dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 perlindungan terhadap MHA jelas dikatakan, hak masyarakat harus dilindungi karena hak masyarakat diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak masyarakat tersebut berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti izin.

"Jadi sebenarnya, untuk industri sawit baik perusahaan atau petani sawit sepanjang ada basisnya tidak perlu khwatir," cetusnya.

Selain itu, Sadino menyebutkan kondisi terkini MHA di antaranya inventaris MHA belum optimal, data base MHA yang belum terkelola dengan baik, kurang informasi MHA terkait komitmen Pemerintah Daerah terkait Perda atau produk hukum lainnya terkait pengakuan MHA.

Selanjutnya potensi konflik tenurial dengan hutan adat kurang lebih 14,5 juta hektare, dan klaim wilayah MHA dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) seluas 9,2 juta wilayah adat.

"Dengan melihat kondisi saat ini ada potensi konflik MHA dan BRWA. Saat ini perlunya kolaborasi KLHK dengan ATR/BPN untuk menyelesaikan hal tersebut," tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

Antara/Septianda Perdana

Muslimat NU Diminta Respons Kebutuhan Dakwah Milenial

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 14:24 WIB
Menteri Agama berharap Muslimat NU terus melakukan penerjemahan atas kebutuhan dakwah dan pendidikan agama di tengah kaum...
AFP/Vincenzo Pinto

Vaksin Covid-19, Pakar: Kalau tak Aman, Uji Dihentikan Sejak Awal

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 12:59 WIB
Guru Besar Fak Kedokteran Unpad Cissy mengatakan apabila vaksin Sinovac ditemukan tidak aman atau menimbulkan efek samping berbahaya...
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Siswa SMP di Tarakan Bunuh Diri, KPAI Minta PJJ Dievaluasi

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 10:30 WIB
KPAI akan bersurat pada pihak-pihak terkait untuk pencegahan dan penanganan peserta didik yang mengalami masalah mental dalam menghadapi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya