Jumat 25 September 2020, 05:58 WIB

Kebijakan Keadilan Restoratif Diapresiasi

Dhk/Cah/P-1 | Politik dan Hukum
Kebijakan Keadilan Restoratif Diapresiasi

Antara
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengapresiasi langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengeluarkan kebijakan pendekatan keadilan restoratif dalam penuntutan sebuah perkara agar di berbagai daerah tidak mengalami ironi ketika ada
perkara kecil, tetapi sampai pada proses di pengadilan.

“Saya apresiasi dan mudah- mudahan pendekatan keadilan restoratif bisa dilanjutkan kejaksaan di berbagai tempat agar kita tidak alami kasus ironi dan menyedihkan ketika perkara-perkara kecil bisa dipulihkan kondisinya dan tidak sampai pada pengadilan dan putusan,” kata Taufik dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung secara fi sik dan virtual di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Pernyataan Taufik itu terkait dengan langkah Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dia juga meminta agar kejaksaan tidak hanya berhenti pada tahapan penghentian perkara, tetapi juga menindaklanjuti dengan cara pembinaan terhadap pelaku yang dihentikan perkaranya.

Taufik mencontohkan kasus pencurian kotak amal yang dilakukan seorang anak karena anak tersebut disuruh seorang dewasa lalu perkaranya dihentikan. Kejaksaan bisa mengawasi perkembangan kehidupan anak tersebut.

“Apakah ada perbaikan kehidupannya, kalau ternyata melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, bisa diingatkan sehingga tidak dilepaskan begitu saja.”

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso juga mengapresiasi langkah kejaksaan mengeluarkan peraturan itu. Dia berharap keputusan tersebut bukan lahir karena alasan politis, melainkan untuk tujuan melindungi masyarakat kecil.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan awalnya ragu sebelum mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut karena tidak ingin pelaksanaannya disalahgunakan jaksa yang nakal.

Karena itu, dirinya memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum untuk mengawasi pelaksanaan aturan tersebut secara ketat.

Dia tidak menginginkan ada penyalahgunaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terkait dengan keadilan restoratif sehingga butuh partisipasi masyarakat untuk mengawasinya. (Dhk/Cah/P-1)

Baca Juga

Istimewa

Polri: Sugi Nur Unggah Pernyataan ke Youtube karena Peduli NU

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 01:35 WIB
MOTIF tersangka Sugi Nur Rahardja mengunggah pernyataan yang menimbulkan kebencian melalui akun Youtube karena peduli  kepada...
dok.mi

Bawaslu: Dukungan via Medsos Dominasi Pelanggaran Netralitas ASN

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 00:45 WIB
BAWASLU RI menyebutkan pemberian dukungan terhadap paslon pilkada melalui media sosial menjadi tren tertinggi pelanggaran netralitas...
MI/IMMANUEL ANTONIUS

Waspadai Hoaks Covid-19 untuk Turunkan Partisipasi Pemilih

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 21:44 WIB
Penyebaran hoaks terkait Covid-19, sangat mungkin terjadi pada saat pelaksanan pemungutan suara (pencoblosan) di wilayah ataupun TPS yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya