Jumat 25 September 2020, 05:03 WIB

Pro-Kontra Kelanjutan Tahapan Pemilihan Mencuat

Tri/Sru/P-2 | Politik dan Hukum
Pro-Kontra Kelanjutan Tahapan Pemilihan Mencuat

ANTARA/Medcom.id
Ilustrasi

 

PERMINTAAN penundaan Pilkada 2020 terus disuarakan beberapa elemen masyarakat karena dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru covid-19. Namun, pemerintah tetap kukuh melanjutkan proses pilkada.

Langkah pemerintah pun mendapat dukungan sejumlah pihak. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memberikan alasan-alasan mengapa Pilkada 2020 sebaiknya tidak ditunda.

Peneliti senior LSI Denny JA Ikram Masloman mengatakan pelaksanaan pilkada hanya perlu penyesuaian dalam beberapa hal.

Ikram menyebut alasan pertama adalah legitimasi. Daerah yang dipimpin pelaksana tugas (plt) akan semakin banyak jika pilkada ditunda. Di Februari 2021 saja, ada 209 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan.

“Tentu mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas ini, kewenangannya tidak sebesar mereka yang ditunjuk defi nitif publik,” jelas Ikram dalam saat memaparkan kajian LSI Denny JA di Jakarta, kemarin.

Kemudian, alasan proporsi. Dari 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, ada 44 yang masuk ke zona merah atau hanya 16,3%.

Menurut Ikram, pilkada di zona merah tersebut masih bisa dilaksanakan dengan perlakuan khusus. Misalnya, pengerahan massa oleh calon kepala daerah tidak boleh dilakukan lebih dari lima orang.

Selanjutnya, ada ketidakpastian hukum dan politik di tengah masyarakat apabila pilkada ditunda sampai covid-19 berakhir. “Pilkada telalu penting jika disandarkan pada situasi yang belum pasti,” ujar Ikram.

Di lain pihak, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Eman Suryaman meminta pemerintah fokus meng utamakan kesehatan rakyat dan menunda pelaksanaan pilkada serentak hingga masa pandemi dapat dikendalikan. Pemerintah pun bisa punya waktu mempersiapkan pilkada yang bebas dari politik uang.

“PBNU memberikan masuk an kepada pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda pilkada serentak dan meminta merelokasikan anggaran pilkada untuk tangani pandemi dan sosial masyarakat,” ungkap Eman dalam sebuah diskusi daring, kemarin.

Di kesempatan yang sama, pengamat otonomi daerah Djoe hermansyah Djohan menilai kondisi pandemi covid-19 saat ini tidak sehat untuk gelaran pilkada yang memperkuat otonomi daerah. Otonomi daerah meliputi adanya keadilan (stabilitas), penguatan demokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan ekonomi, serta pelayanan publik yang baik. (Tri/Sru/P-2)

Baca Juga

ANTARA/Galih Pradipta

Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup

👤Dhk/P-2 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:38 WIB
Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode...
MI/Mohamad Irfan

MK Tolak Uji Materi Perppu Pilkada

👤Putra Ananda 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:31 WIB
Pemohon tak dapat meyakinkan MK bahwa pemohon telah aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan isu...
 CDC/BPOM/Riset MI-NRC

Jangan Tergesa-gesa soal Vaksin

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 03:26 WIB
Presiden meminta proses penghitungan dan penetapan tarif vaksinasi juga disampaikan secara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya