Jumat 25 September 2020, 04:03 WIB

Perkuat Sanksi bagi Pelanggar Protokol

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Perkuat Sanksi bagi Pelanggar Protokol

Indo Barometer/Riset MI-NRC
Potensi Covid-19 saat Kampanye dan Hari Pencoblosan Pilkada

 

KONSER dan kegiatan di ruang terbuka secara resmi dilarang sudah dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang.

Melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang telah diundangkan Rabu (23/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengizinkan sosialisasi janji kampanye melalui media daring dan media sosial.

PKPU yang sama juga melarang kampanye dengan cara pengumpulan massa di luar ruangan dan kegiatan turunannya seperti konser hingga kegiatan budaya yang semula diperbolehkan. Hal itu tertuang dalam Pasal 88C PKPU Nomor 13/2020.

Akan tetapi, KPU RI masih memberi ruang bagi pasangan calon untuk mengumpulkan massa pada tahapan kampanye dengan sejumlah ketetentuan. Salah satunya dengan membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan maksimal 50 orang.

Banyak kalangan menilai bahwa PKPU itu tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengkhawatirkan pilkada bakal menjadi klaster baru penularan covid-19.

Peneliti dari lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M Ihsan Maulana, misalnya, berpendapat PKPU tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol kesehatan karena sanksi atas pelanggaran ketentuan yang diatur PKPU masih minimal.

“Saya khawatir (sanksi) sedikit sulit diterapkan karena norma pengaturannya di dalam PKPU. Sanksi perlu diatur oleh aturan setingkat undang-undang,” terang Ihsan, Kamis (24/9).

Ihsan menambahkan, meskipun KPU telah membuat aturan untuk mencegah pelanggaran protokol Covid-19 selama pilkada, efektivitasnya tergantung pasa keseriusan penyelenggara pilkada di daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati alias Ninis bahkan menyesalkan keputusan pemerintah, DPR, dan KPU yang hanya melakukan revisi terhadap PKPU.

Padahal, publik lebih mendorong agar pilkada di tengah pandemi ditunda.

Perpendek durasi

Peneliti CSIS Arya Fernandes menyatakan, melihat perkembangan situasi politik terakhir, kecil kemungkinan pengambil kebijakan menunda pelaksanaan pilkada. Apalagi, kampanye di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada akan segera dimulai.

Fernandez pun menyerukan agar risiko penyelenggaraan pilkada dapat dikurangi dan tahapan kampanye tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19, salah satunya ia mendorong penyelenggara pemilu memperpendek durasi kampanye tatap muka dari 71 hari menjadi 30 hari.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo tetap mengeluarkan perppu yang melarang adanya kerumunan. “Karena dengan PKPU Nomor 13/2020 masih ada pertemuan fisik yang berpotensi melahirkan kerumunan,” kata dia. (Cah/RO/X-6)

Baca Juga

Antara/Muhammad Iqbal

DPR Optimistis Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Tercapai

👤Putra Ananda 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:33 WIB
Tingginya partisipasi pemilih dapat menjadi salah satu indikator kualitas pelaksanaan...
DOk. Sekretariat Pers Presiden Ri

Wakil Ketua DPR : Kunjungan PM Jepang bukan Kunjungan Biasa

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:03 WIB
Kunjungan itu memberi sinyal kepada pemerintah, agar tidak melupakan peran strategis Jepang membangun harmoni geopolitik dan ekonomi dunia...
Antara

Usut Penyebab Kebakaran Kejagung, Penyidik Gelar Ekspos

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 16:33 WIB
"Sore ini pukul 15.30 WIB sesuai rencana, penyidik ekspos di depan jaksa peneliti di Kejagung," ujar Karopenmas Divisi Humas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya