Kamis 24 September 2020, 21:21 WIB

Joko Hartono Tirto Dituntut Seumur Hidup

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Joko Hartono Tirto Dituntut Seumur Hidup

Antara
Terdakwa Joko Hartono

 

DIREKTUR PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dituntut pidana seumur hidup dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasaya (Persero).

Hal itu diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Ardito Muwardi dalam sidang penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

"Menghukum terdakwa (Joko), oleh karena itu dengan pidana seumur hidup dengan perintah tetap ditahan," kata Ardito, Kamis (24/9).

Jaksa menyatakan Joko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hal itu didasarkan atas Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasam Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Joko juga dituntut pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, berada di dalam kurungan selama enam bulan. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Joko tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada megakorupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp16,8 triliun tersebut, Joko didakwa bekerja sama dengan Komisaris PT Hanson International Benny Tjokro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan (ketiganya bertindak sebagai Komite Investasi PT AJS) dalam mengelola investasi saham dan reksa dana Jiwasraya secara tidak transparan dan tidak akuntabel.

Pengelolaan tersebut, kata jaksa, dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam nota intern kantor pusat (NIKP). Selain itu, Joko juga berperan mengendalikan pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana Jiwasraya.

"Serangkain perbuatan terdakwa Joko Hartono Tirto tersebut dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa Joko Hartono Tirto. Perbuatan tersebut dilandasi oleh faktor kesengajaan, sehingga perbuatan terdakwa Joko Hartono Tirto dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan tersebut," ujar Ardito.

Baca juga : KPK Tahan Mantan Kadis PU-Pera Lampung Selatan

Pembacaan tuntutan yang dilakukan hari ini sebenarnya juga mengagendakan terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Ketua Majelis Hakim Rosmina terpaksa menunda sidang pembacaan tuntutan terhadap keduanya setelah Benny dan Heru terkonfirmasi positif covid-19 dan menjalani isolasi di RS Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa enam orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Keenamnya dimintai keterangan untuk saksi tersangka korporasi.

Mereka adalah Ridwan Basith selaku Head of Compliance PT Valbury Sekuritas Indonesia, Fitra Sie selaku Head of Area Manajer PT CIMB Sekuritas Indonesia, Goby selaku Komisaris PT Tarbatin Makmur Utama, Fajar Rachman Hidajat selaku Direktur Utama pada PT Syailendra Capital, Eric Sutedja selaku Manajer Investasi pada PT Prospera Asset Management, dan HR Yudha Satya Amidarmo selaku Head Compliance PT CIMB Sekuritas Indonesia.

"Enam orang saksi sebagai pengurus maupun sebagai karyawan perusahaan manager investasi, keterangannya dianggap perlu untuk mengungkap sejauhmana peran para saksi dalam menjalankan perusahaannya dan kaitannya dengan jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia," papar Hari. (OL-2)

 

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya