Kamis 24 September 2020, 19:05 WIB

KPK Tahan Mantan Kadis PU-Pera Lampung Selatan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Tahan Mantan Kadis PU-Pera Lampung Selatan

MI/SUSANTO
Deputi Penindakan KPK Karyoto

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka sekaligus menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Kabupaten Lampung Selatan Hermansyah Hamidi. Hermansyah yang kini merupakan Asisten II Sekda Lampung Selatan itu ditahan terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2016 dan 2018.

"KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan HH (Hermansyah Hamidi) selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017 sebagai tersangka," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/9).

Hermansyah ditahan di Rutan C1 KPK hingga 13 Oktober mendatang. Kasus yang menjeratnya merupakan pengembangan perkara mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Zainudin dan sejumlah tersangka lain yakni anggota DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, bekas Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, dan pengusaha Gilang Ramadhan telah divonis bersalah dan kini menjalani pidana.

Dalam kasus itu, tersangka Hermansyah diduga mendapat perintah dari Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk menyediakan setoran fee proyek 21% dari anggaran. Ia bersama seorang bernama Syahroni kemudian mengumpulkan uang itu dari rekanan pemkab.

Adapun, junlah setoran proyek yang diserahkan ke Zainudin Hasan sebesar Rp72,74 miliar. Uang itu kemudian dibagi sebesar 0,5%-0,75% untuk Pokja ULP, 15%-17% persen untuk Bupati, dan 2% untuk kepala dinas PU-Pera.

"Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh tersangka HH dan Syahroni untuk kemudian setoran kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya mencapai Rp72.742.792.145 atau sekitar-sekitar itu," ucap Karyoto.

Atas perbuatannya, Hermansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (P-2)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

Polisi Hormati Hasil Penyelidikan TGPF Intan Jaya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 08:24 WIB
TGPF Intan Jaya menyimpulkan ada keterlibatan aparat keamanan dalam penembakan Pendeta Yeremia...
MI/ADAM DWI

Sidang Perdana Nurhadi Digelar Hari Ini

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 06:10 WIB
Nurhadi akan diadili bersama menantunya, Rezky Herbiono. Sidang perdana ini akan menguak unsur suap dan gratifikasi hasil penyidikan...
Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

Relawan Jokowi Dorong Reshuffle Kabinet

👤Abdillah Muhammad Marzuqi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 05:33 WIB
Jika Jokowi kukuh mempertahankan sejumlah menteri yang berkinerja buruk, hal itu akan membuat citra mantan Wali Kota Solo itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya