Kamis 24 September 2020, 14:55 WIB

Pengumpulan Massa Masih Diperbolehkan di Dalam Ruangan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pengumpulan Massa Masih Diperbolehkan di Dalam Ruangan

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Simulasi protokol kesehatan dalam pilkada 2020

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI masih memberi ruang bagi pasangan calon mengumpulkan massa pada tahapan kampanye. Paslon bisa menggelar rapat umum di ruangan dengan enam persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal itu tertulis dalam Pasal 58 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (Covid-19).

Pada ketentuan yang telah diundangkan pada Rabu (23/9) itu, pasangan calon bisa menggelar rapat umum di ruangan. Namun terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pasangan kandidat untuk melakukan aktivitas ini.

Syarat pertama, kegiatan tatap muka bisa dilakukan namun harus mengutamakan metode kampanye melalui media daring dan media sosial. Itu tertuang dalam Pasal 58 ayat 1 berbunyi, "Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui media sosial dan media daring," seperti dikutip dari PKPU 13 yang dari KPU RI, Kamis (24/9).

Ketentuan selanjutnya yakni tertulis dalam Pasal 58 ayat 2 yang menjelaskan dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, pertama dilaksanakan dalam ruangan atau gedung.

Poin selanjutnya, membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang satu meter antarpeserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan media daring.

Kemudian wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).

"Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan corona virus disease 2019 (Covid- 19) pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah," tutup Pasal tersebut.

Sementara itu KPU meniadakan konser dan kegiatan lain yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Dalam pertimbangan PKPU tersebut, KPU mendasarkan pada kondisi penyebaran covid - 19 yang semakin meluas,dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid - 19 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam covid - 19.

PKPU 13 ini pun melarang pengumpulan massa pada tahapan kampanye sebagaimana Pasal 88C PKPU Nomor 13/2020. Pasal ini secara lengkap berbunyi, "(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk, a. rapat umum, b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan atau sepeda santai, d. perlombaan, e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah dan atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik." berdasarkan salinan PKPU 13 yang disosialisasikan KPU, Kamis (24/9).

KPU hanya memperbolehkan kegiatan sesuai Pasal 57 berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan atau media daring dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, KPU mengatur sanksi sesuai Pasal 88C ayat (2) berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. (OL-4)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya