Kamis 24 September 2020, 11:15 WIB

Langkah NasDem Larang Paslon Kumpulkan Massa Diapresiasi

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Langkah NasDem Larang Paslon Kumpulkan Massa Diapresiasi

MI/Heri Susetyo
Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji berupaya memasifkan disiplin protokol kesehatan dengan menggandeng komunitas.

 

SESUAI jadwal, KPU akan melakukan tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut bagi paslon yang tidak dinyatakan positif covid-19 pada Kamis (24/9). KPU  telah mengatur mekanisme pengundian nomor urut bagi paslon yang dinyatakan negatif maupun positif covid-19. Mekanisme itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 10 tahun 2020, tentang perubahan atas PKPU 6 tahun 2020 terkait Pilkada dalam kondisi bencana nonalam.

Sementara pemerintah dan seluruh partai politik (parpol) diwakili para sekjen  juga bersepakat melarang arak-arakan atau konvoi dari para simpatisan calon kepala daerah seusai pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada 2020.

Hal itu ditindak lanjuti oleh DPP Partai NasDem dengan menerbitkan edaran larangan pengerahan massa kepada seluruh DPW dan DPD serta pasangan calon usungan partai besutan Surya Paloh itu.

Surat Edaran berisi imbauan larangan pengerahan massa itu bernomor 063-SI/DPP-NasDem/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diteken Korbid Pemenangan Pemilu Prananda Surya Paloh bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate.

Dalam surat berisi dua poin itu berbunyi larangan pengerahan massa saat pleno penetapan Paslon di KPU masing-masing daerah yang berpilkada tanggal 23 September 2020, serta pada saat pengundian nomor urut dan penetapan Paslon hanya boleh dihadiri Pasangan Calon dan 1 anggota tim yang sudah ditunjuk.

Langkah tersebut diaspresiasi oleh Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam. Dia menilai langkah partai politik (parpol) yang memberikan instruksi kepada semua jajaranya di daerah agar tidak melakukan pengerahan massa saat pleno penetapan Paslon di KPU setiap daerah sebagai keteladanan dan contoh baik.  

Menurut Anam penegakan disiplin dan penegakan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

“Keselamatan jiwa partisipatoris (masyarakat) harus menjadi pritoritas dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan, peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan, serta protokol kesehatan covid-19,” kata Anam.

Selain itu, Ketua Milenial Muslim Bersatu meminta semua pihak terlebih para kontestan berkomitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020. “Penerapan protokol kesehatan merupakan syarat mutlak terselenggaranya Pilkada 2020 pada tahun ini di tengah pandemi covid-19,” ungkap Anam. (Ant/A-1)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Anggota Wantimpres Mardiono Pastikan Calonkan Diri Jadi Ketum PPP

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 01 November 2020, 08:15 WIB
Mardiono mengaku masih harus mempersiapkan diri sebelum melakukan konsolidasi, khususnya melapor ke Presiden Joko Widodo...
ANTARA/Teguh prihatna

Kemendagri Tegur 67 Pemda Terkait Pelanggaran Netralitas ASN

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 01 November 2020, 06:17 WIB
Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman...
Dok.MI/Rommy

Kasus Siti Fadilah Jadi Pembelajaran

👤Cah/Ant/P-1 🕔Minggu 01 November 2020, 05:10 WIB
Menteri kesehatan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu ke kuasa hukumnya, yakni...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya