Kamis 24 September 2020, 11:14 WIB

Dewan Pengawas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Dewan Pengawas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ketua KPK Firli Bahuri saat menghadiri keputusan sidang kode etik KPK yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, Kamis (24/9/2020)

 

DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatra Selatan dan saat kembali ke Jakarta pada Juni 2020.
  
"Mengadili menyatakan terperiksa bersalah melanggar kode etik, tidak mengindahkan kewajiban menyadari sepenuhnya sikap dan tindakan selalu melekat karena sebagai insan komisi, menunjukkan keteladanan yang diatur pasal 4 ayat 1 huruf n dan pasal 8 ayat 1 huruf f peraturan Dewan Pengawas No 02/2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean saat sidang etik di gedung KPK Jakarta, Kamis (24/9).
  
Oleh karena itu,Dewas KPK menjatuhkan hukuman teguran tertulis 2.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai ketua KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK," kata Tumpak.
  
Menurut dia, terdapat sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan Firli.

"Hal memberatkan, terperiksa tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan, terperiksa sebagai ketua KPK seharusnya menjadi teladan malah melakukan ayng tidak baik. Hal yang meringankan, terperiksa belum pernah dihukum karena pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan," kata anggota majelis Alberitna Ho.
  
Terhadap sanksi tersebut, Firli menerimanya.
  
"Saya pada kesempatan ini memohon maaf kepada masyarakat yang merasa tidak nyaman. Putusan terima dan saya pastikan tidak akan mengulangi, terima kasih," kata Firli.
  
Helikopter mewah itu digunakan Firli bersama dengan istri dan dua anaknya untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja dan Baturaja ke Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 20 Juni 2020 dan perjalanan dari Palembang ke Jakarta pada Minggu, 21 Juni 2020. Helikopter itu menurut keterangan Firli digunakan saat menengok makam orang tua di Baturaja.
  
Helikopter itu disewa Rp7 juta per jam. Orang yang mengatur penyewaan helikopter adalah ajudan Firli bernama Kevin. Penggunaan helikopter itu, menurut Firli, karena ia ingin segera mengikuti rapat di Kementerian Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) pada Senin, 22 Juni 2020 seperti yang diminta oleh Luhut Binsar Panjaitan.
  
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar saat membacakan keterangan Firli mengatakan bahwa Firli merasa tidak ada hal yang dilanggar dengan menggunakan helikopter tersebut.

"Terperiksa tidak tahu salahnya di mana dan tidak pernah berpikir ketika naik helikopter ada yang banyak menyoroti dan ternyata banyak yang menyoroti. Terperiksa merasa hal itu tidak merugikan KPK karena tidak merugikan kelembagaan KPK," kata Artidjo.

baca juga: Ketua KPK Siap Hadiri Sidang Etik 
  
Namun, menurut Artidjo, Firli memohon maaf kepada majelis hakim atas perbuatannya tersebut.
  
"Tapi terperiksa merasa tidak menghambat tugas KPK dan terperiksa tetap bekerja dengan baik. Terperiksa tidak berpikir bisa saja dilihat  ang dan tidak merasa risih saat naik helikopter tapi kalau makan malam dan main golf mungkin saja," kata Artidjo. (Ant/OL-3)


 

Baca Juga

Medcom.id

KPK Tangkap Kolega Eks Sekretaris MA

👤Tri/P-5 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 04:14 WIB
Pihaknya menangkap Hiendra di sebuah apartemen yang terletak di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Apartemen itu, kata Lili,...
Medcom.id

Bawaslu Koreksi 2 Juta Pemilih di Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 04:07 WIB
Bawaslu melihat masih ada permasalahan ketatanegaraan dan administrasi kependudukan yang menghambat seluruh masyarakat, terutama kelompok...
DOK KPI

Digitalisasi Penyiaran Cegah Ancaman Ketahanan Nasional

👤Ifa/S3-25 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 03:58 WIB
Banyak keuntungan digital teresterial televisi ini. Karena itu, hal ini harus segera dijalankan dan kami sudah lama mendorong hal ini agar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya