Kamis 24 September 2020, 04:55 WIB

Perppu Sistem Keuangan Antisipasi Dampak Covid-19

(Mir/Ant/E-3) | Ekonomi
Perppu Sistem Keuangan Antisipasi Dampak Covid-19

Dok.MI
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede

 

Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan digagas untuk mengantisipasi dampak jangka panjang covid-19 kepada jasa keuangan setelah melakukan relaksasi kredit bermasalah.

"Oleh karena itu kami lakukan persiapan sekarang. Bukan nanti sesudah kita mengalami persoalan, baru melakukan penguatan sana sini," kata Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, setelah industri jasa keuangan seperti perbankan melakukan restrukturisasi kredit debitur yang berpotensi bermasalah menjadi kategori lancar, pada tahun mendatang setelah restrukturisasi selesai, kredit bermasalah (NPL) diperkirakan akan meningkat.

Dengan kondisi seperti itu, sektor jasa keuangan berpotensi mengalami permasalahan, salah satunya menyebabkan perbankan kesulitan likuiditas atau permodalan.

Meningkatnya kredit bermasalah membuat perbankan menyediakan cadangan modal lebih besar sehingga memengaruhi kinerja lembaga keuangan tersebut.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih mendiskusikan bentuk peraturan yang akan dibuat, apakah dalam bentuk perppu atau peraturan lainnya.

Pada kesempatan itu, Raden juga menegaskan pemerintah belum pernah dan tidak berniat untuk membentuk Dewan Moneter dalam rangka mereformasi sistem keuangan nasional.

"Dewan Moneter itu merupakan inisiatif dari DPR dan itu diperbolehkan untuk DPR melakukan inisiatif. Pemerintah tidak ada rencana membuat Dewan Moneter dan kami ingin mempertahankan independensi (bank sentral)," ujar Raden.

Sebelumnya, dalam draf perubahan ketiga UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia, DPR mengajukan wacana pembentukan dewan moneter untuk membantu pemerintah dan BI merencanakan serta menetapkan kebijakan moneter. (Mir/Ant/E-3)

Baca Juga

ANTARA

Koperasi dan UMKM Harus Bertransformasi ke Digital

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 15:30 WIB
Digitalisasi koperasi dan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas KemenkopUKM untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi...
DOK DITBUN

Sebanyak 95% Produksi Cengkeh untuk Suplai Industri Rokok

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 13:02 WIB
Kenaikan cukai rokok menyebakkan penurunan produksi IHT. Bahkan, menurunnya IHT tersebut akan bepengaruh terhadap penyerapan di...
DOK DITBUN

Petani PIR Sukses karena Kemitraan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 12:56 WIB
Berkat PIR inilah menjadikan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar. Pada tahun 2006 luasannya mencapai 6,59 juta ha dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya