Kamis 24 September 2020, 03:54 WIB

Pilkada Parsial Banyak Kelemahan

Tri/P-1 | Politik dan Hukum
Pilkada Parsial Banyak Kelemahan

ANTARA/BASRI MARZUKI
Ilustrasi -- Seorang warga memeriksa namanya dalam daftar pemilih sementara (DPS) pilgub Sulteng dan pilwakot Palu, Sulawesi Tengah, kemarin

 

PENUNDAAN penyelenggaraan Pilkada 2020 masih dapat dilakukan. Gagasan itu bahkan diatur dalam Perppu Nomor 2/2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6/2020.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan penyelenggaraan pilkada secara parsial merujuk pada Pasal 120 dalam UU tersebut.

“Kalau kita mengacu pada Pasal 120, penundaan secara parsial itu kan bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan dan Bawaslu dapat merekomendasikan sebuah penundaan secara parsial,” kata Fritz dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Iluni UI, kemarin.

Adapun bunyi Pasal 120 ayat (1) ialah dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Menurut Fritz, Bawaslu dapat merekomendasikan pilkada secara parsial bila didukung beberapa faktor. Misalnya, peningkatan kasus positif covid-19 di antara penyelenggara pemilu, yakni anggota KPU dan Bawaslu. Kemudian respons dari pemerintah yang lamban dalam pemberian fasilitas kesehatan.

Meskipun telah diatur dalam regulasi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai ada kelemahan dalam penyelenggaraan pilkada secara parsial dengan menerapkan sistem zonasi.

“Itu kan sepertinya fluktuatif sekali. Hari ini hijau, besok bisa merah. Mungkin waktu kampanye dia hijau, bisa saja menjelang hari H dia merah,” ujar Khoirunnisa.

Perludem lebih mendorong agar pilkada diundur secara nasional sampai 2021. Menurut Khoirunnisa, hal itu dilakukan agar UU Pilkada diubah lebih adaptif dengan pandemi yang terjadi saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai wacana soal pelaksanaan pilkada sesuai zonasi tidak relevan. Selain karena data yang bersifat fluktuatif, kapasitas testing di setiap daerah juga masih rendah.

“Dalam konteks pencegahan penularan covid-19, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan penundaan secara parsial. Jadi, isu itu menurut saya tidak bisa dilanjutkan untuk didiskusikan.” (Tri/P-1)

Baca Juga

MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...
MI/M IRFAN

Komisi Yudisial Tanggapi Permintaan Nasabah WanaArtha

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 19:40 WIB
KY akan mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya mempertimbangkan rasa keadilan para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya