Rabu 23 September 2020, 18:57 WIB

Memitigas Potensi Pilkada jadi Klaster Korona

Mediaindonesia.com | Humaniora
Memitigas Potensi Pilkada jadi Klaster  Korona

Antara
Ilustrasi

 

PEMERINTAH harus menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin tidak tercipta klaster penyebaran baru pada Pilkada 2020.

"Kalau memang pilkada serentak tetap dilanjutkan, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang meluas di tengah pesta demokrasi itu," ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam diskusi daring bertema Pilkada pada Masa Pandemi: Ditunda atau Lanjut? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/9).

Diskusi yang dimoderatori Drs. Lutfi Mutty, M.Si (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan 
Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D (Komisioner KPU Republik Indonesia),
Fritz Edward Siregar, SH., M.Si, Ph.D (Anggota Bawaslu Republik Indonesia), KH. Dr. Ir. Helmi Faisal Zaini (Sekjen PB Nahdlatul Ulama), Abd Rohim Ghazali (Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Saan Mustofa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Hendro Prasetyo (Peneliti Indikator Politik Indonesia) dan Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., (DPD RI Periode 2019-2024) sebagai narasumber.

Selain itu hadir juga Willy Aditya (Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai NasDem Wilayah Sumatera) dan Dr. Atang Irawan, SH, MH (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan) sebagai panelis.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kegiatan pilkada serentak tidak hanya pada hari H pelaksanaan pemilihan, tetapi jauh dari itu sudah dimulai berbagai tahapan pilkada dalam berbagai bentuk kegiatan.

Karena itu, Rerie berharap, berbagai pihak terkait termasuk Pemerintah, penyelenggara pemilu dan masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama sepanjang tahapan pelaksanaan pilkada serentak.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, Pemerintah melalui kementerian terkait juga harus siap mencegah dan memitigasi persoalan kesehatan yang timbul, sebagai dampak kegiatan sepanjang tahapan pilkada berlangsung.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik berpendapat event pilkada serentak malah bisa dijadikan momentum untuk mengajak masyarakat  melaksanakan protokol kesehatan secara bersama. 

"Saya kira ini bisa jadi kekuatan baru. Bila selama ini pemerintah kesulitan mengajak masyarakat bersama melaksanakan protokol kesehatan, pada tahapan pilkada serentak para calon kepala daerah bisa mengajak setiap pendukungnya untuk menjalankan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19," ujar Akmal.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar berpendapat pelaksanaan pilkada serentak sudah dibahas oleh pemerintah, penyelenggara pemilu serta DPR dan menghasilkan kesepakatan bahwa pilkada serentak tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

Namun, tegas Fritz, dengan catatan pelasaksanaan pilkada serentak harus diterapkan dengan protokol kesehatan ketat dalam setiap tahapan kegiatannya.

Kenyataannya, jelas Fritz, dari 270 daerah, kabupaten dan kota yang menggelar sejumlah tahapan pilkada, terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 240 daerah, kabupaten/kota.

Berdasarkan kenyataan itu, penyelenggara pilkada melakukan evaluasi dan sepakat menghilangkan kegiatan pada tahapan-tahapan pilkada yang melibatkan banyak orang. 

"Perlu koordinasi antarlembaga yang sangat baik untuk melaksanakan kesepakatan itu dalam tahapan-tahapan pilkada serentak, agar pelaksanaan protokol kesehatan benar-benar efektif," ujar Fritz.

Komisioner KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari mengungkapkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak seringkali terkendala dalam pendanaan. Apalagi, tambahnya, bila incumbent tidak ikut berkontestasi.

Padahal, jelas Hasyim, penyelenggaraan pilkada
di masa pandemi ini membutuhkan biaya-biaya tambahan untuk memenuhi persyaratan protokol kesehatan Covid-19.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan Indikator hanya 30% masyarakat yang khawatir terhadap ancaman paparan Covid-19. "Masyarakat kita minim informasi terkait Covid-19 dan sebagian besar kalangan masyarakat menengah-bawah," ungkap Hendro.

Menurut Hendro, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami agar pengendalian Covid-19 di masa gelaran pilkada serentak tetap bisa berjalan dengan baik.

Pada diskusi daring itu, Sekjen PB Nahdlatul Ulama, Helmi Faisal Zaini; Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abd Rohim Ghazali dan anggota DPD RI, Eni Sumarni menyarankan penundaan pelaksanaan pilkada serentak, hingga ancaman Covid-19 mereda. (OL-8)

Baca Juga

Biro Pers Istana

Jokowi: Penghormatan Tertinggi untuk Dokter Gugur saat Pandemi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 18:20 WIB
"Keteladanan yang ditunjukkan para dokter di masa pandemi ini telah menginspirasi jutaan anak bangsa untuk saling menolong, saling...
Ist

Osteoporosis Bukan Hanya Soal Kurang Kalsium

👤Eni Kartinah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 17:43 WIB
Konsumsi obat-obatan golongan steroid dan beberapa jenis penyakit seperti autoimun, ginjal, hati, radang sendi, serta hipertiroid juga bisa...
Dok MI

Perlu Sosialisasi Masif untuk Tingkatkan Pemahaman soal Kanker

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 17:40 WIB
Minimnya informasi tentang kanker, menurut Lestari, menyebabkan masyarakat kerap terlambat dalam mengantisipasi gejala-gejala kanker yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya