Rabu 23 September 2020, 16:27 WIB

Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Disebut dalam Dakwaan Pinangki

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Disebut dalam Dakwaan Pinangki

Antara
Jaksa Pinangki

 

NAMA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali muncul dalam sidang dakwaan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan nama-nama itu termuat dalam rencana aksi (action plan) yang disiapkan Pinangki terkait upaya mengurus fatwa MA untuk Joko Seogiarto Tjandra.

"Terdakwa (Pinangki) dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan mengenai rencana berupa action plan yang akan diajukan kepada Joko Soegiarto Tjandra," kata jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Dalam rencana aksi itu, Pinangki disebut menawarkan 10 langkah untuk bisa membawa Joko Tjandra ke Indonesia. Pertama, penandatanganan security deposit atau akta kuasa jual sebagai jaminan. Penanggungjawab dalam langkah ini yakni JC (Joko Tjandra) dan IR (Irfan Jaya). Waktu pelaksanaannya 13 Februari 2020 sampai 23 Februari 2020.

Kedua, pengiriman surat dari pengacara kepada BR (Burhanuddin) atau pejabat Kejaksaan Agung. Surat tersebut yakni permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA. Penanggungjawabnya yakni Andi Irfan dan Anita Kolopaling. Tahap ini dilakuka pada 24-25 Februari 2020.

Ketiga, BR (Burhanuddin) atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat permohonan fatwa kepada HA (Hatta Ali) atau pejabat MA. Penanggungjawabnya yaknk Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilakuka pada 1 Maret 2020.

Keempat, pembayaran 25% konsultan fee Pinangki sebesar US$250 ribu. Kelima, pembayaran fee konsultan media kepada Andi Irfan US$500 ribu. Keenam, HA atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung terkait permohonan fatwa.

Penanggungjawabnya yakni HA atau pejabat MA yakni DK (belum diketahui) dan Anita Kolopaking. Tahap ini dilakukan pada 6 Maret 2020.

Ketujuh, BR atau pejabat Kejaksaan Agung menerbitkan instruksi terkait surat HA atau pejabat MA. Kedelapan, deposit senilai US$10 juta akan dicairkan jika rencana aksi berjalan lancar.

Kesembilan, Joko Tjandra kembali ke Indonesia tanpa menjalani pidana penjara dua tahun sesuai putusan PK kasus hak tagih Bank Bali. Kesepuluh, pembayaran fee konsultan 25% ke Pinangki sebesar US$250 ribu.

Namun, jaksa penuntut umum menyebutkan kesepakatan untuk mengurus fatwa itu tidak terlaksana. Joko Tjandra membatalkannya pada Desember 2019. (OL-8)

 

Baca Juga

WHO/Satgas Covid-19/Tim Riset MI-NRC

Dengan 3M, Libur Panjang Tetap Aman

👤Ruta Suryana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:50 WIB
Tidak mudah membendung warga mengisi liburan di luar rumah. Gubernur Bali memilih mengawasi lebih ketat objek...
DOK METRO TV

Anak Muda Berperan Besar Satukan Indonesia

👤Gan/S3-25 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:34 WIB
Mentalnya pemuda ini harus dibangun sehingga sama-sama memiliki rasa toleransi, saling menghargai perbedaan agama, suku, ras, serta budaya,...
DOK KEMENHAN

Safari Menhan Prabowo Disebut Jajaki Beli Eurofighter

👤Cah/P-2 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:24 WIB
Tiga negara yang dikunjungi Prabowo memiliki produk pesawat tempur, yakni Amerika Serikat dengan pesawat siluman F-35, Prancis lewat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya