Rabu 23 September 2020, 16:09 WIB

Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Etik Ringan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Etik Ringan

ANTARA
Gedung KPK yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta.

 

MAJELIS Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Yudi diberi Surat Peringatan 1 (SP1) dalam kasus etik terkait penyebaran informasi keliru pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke kepolisian.

"Saya sudah mendengar putusan yaitu mendapatkan sanksi ringan dengan SP1. Saya sudah sampaikan saya menerima (putusan)," kata Yudi seusai menjalani sidang etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (23/9).

Baca juga: Awas Celah Politik Uang di Pilkada Saat Pandemi

Yudi Purnomo adukan ke Dewas KPK oleh pegawai internal lantaran pernyataannya ke media terkait pengembalian Rossa Purbo Bekti pada Februari lalu.

Isu seputar gaji itu berkaitan dengan polemik pengembalian Rossa ke Polri. Yudi menyebut Rossa tidak mendapatkan gaji pada bulan Februari karena posisinya sudah dikembalikan ke kepolisian oleh pimpinan KPK. Namun, KPK menyatakan gaji Rossa saat itu telah dibayarkan.

Terkait polemik penyataannya yang kemudian diperkarakan itu, Yudi mengatakan tujuannya ialah untuk membela Rossa yang saat itu statusnya terombang-ambing. Rossa kemudian akhirnya tetap di komisi antirasuah.

"Bagi kami yang penting pembelaan oleh Wadah Pegawai KPK berhasil, Rossa masih bekerja di KPK dan itulah yang terpenting bagi kami," ucapnya.

Masih terkait kasus etik, Dewan KPK juga akan menggelar sidang putusan untuk Ketua KPK Firli Bahuri, besok Kamis (24/9). Firli Bahuri sebelumnya diadukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) lantaran menggunakan helikopter mewah saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada 20 Juni lalu.

Dalam kasus itu, Firli sebagai terperiksa diduga melanggar kode etik dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 yakni Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau Pasal 8 ayat (1) huruf f.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai nilai integritas dan kepemimpinan meliputi kewajiban menjaga citra KPK, tindakan yang selalu melekat sebagai insan KPK, larangan bergaya hidup hedonisme, dan wajib menunjukkan keteladanan perilaku sehari-hari. (OL-6)
 

Baca Juga

ANTARA/Irsan Mulyadi

Pembahasan Regulasi TNI Tangani Terorisme Harus Secara Hati-Hati

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 10:04 WIB
Bakal aturan pelibatan TNI perlu didukung guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Namun, kewenangan TNI harus sesuai aturan...
MI/Supardji Rasban

Sudirman Said Raih Penghargaan Demokrasi

👤Supardji Rasban 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:32 WIB
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said bersama Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Abraham Samad menerima penghargaan...
MI/Susanto

Perpres Supervisi Pertegas Kewenangan KPK Ambil Alih Kasus Korupsi

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 09:06 WIB
"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kepolisian Negara Republik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya