Rabu 23 September 2020, 16:00 WIB

Awas Celah Politik Uang di Pilkada Saat Pandemi

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Awas Celah Politik Uang di Pilkada Saat Pandemi

Antara
cegah politik uang

 

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak 2020 masih fokus pada protokol kesehatan. Namun badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) akan celah  praktek politik, apalagi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi. 

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya telah mengantisipasi kecurangan money politic lewat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020.

"Ada beberapa hal di potensi persoalan dalam Pilkada 2020, misalnya banyaknya warga negara yang terkena dampak ekonomi, PHK, yang juga berkaitan dengan pilkada. Kemungkinanan ada dugaan money politik," jelas Fritz dalam webinar yang diselenggarakan Iluni UI, Rabu (23/9).

Selain money politic, Fritz juga menyoroti soal kepala daerah pertahana yang menjadi Ketua Satgas Covid-19 di daerahnya masing-masing. Ia khawatir kepala daerah tersebut memanfaatkan jabatan Ketua Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan sosial dengan menempelkan label tertentu.

Baca juga : Pengamat Sebut Golput Pilkada saat Pandemi Wajar

Menurut Fritz, money politic dapat terjadi saat atau sebelum pandemi terjadi. Saat ini misalnya, money politic dapat memanfaatkan kanal uang elektornik. Oleh sebab itu, ia menegaskan Bawaslu memiliki regulasi terhadap pelanggaran tersebut.

"Perosalan mengenai politik uang, itu akan terjadi ada atau tidaknya pandemi dan itu yang akan dilakukan proses pengawasannya oleh Bawaslu, dan pelanggaraannya akan diberikan tindakan melalui pelanggaran-pelnggaran pidana," tandas Fritz.

Urgensi untuk tidak melupakan potensi pelanggaran berupa money politic juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyanti. Selain money politic, ia juga mengingatkan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada 2020.

"Itu juga jadi concern kita. Ketika sekarang semua orang fokusnya protokol kesehatan, kekhawatirannya adalah (pelanggaran) yang lain jadi ngga ketat pengawasannya. Misalnya netralitas ASN, money politik," kata Khoirunnisa. (P-5)

Baca Juga

MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...
Antara

Megawati Cuek Dicibir soal Milenial Rendah Kontribusi

👤 Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:05 WIB
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menanggapi dengan santai soal kontroversi dari ucapannya mengenai kontribusi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya