Rabu 23 September 2020, 12:33 WIB

Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap US$500 Ribu dan Pencucian Uang

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap US$500 Ribu dan Pencucian Uang

ANTARA/Muhammad Adimaja
Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, mengikuti sidang perdana.

 

JAKSA Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Dalam sidang perdana itu, Pinangki didakwa menerima suap US$500 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra terkait pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA).

"Terdakwa telah menerima pemberian uang atau janji berupa uang sebesar US$500 ribu dari sebesar US$1 juta yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra sebagai fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Uang suap yang diterima Pinangki, imbuh jaksa, ditujukan untuk mengurus fatwa MA agar pidana Joko Tjandra terkait perkara pengalihan hak tagih Bank Bali tidak dieksekusi.

Baca juga: LPSK Minta Tersangka Kasus Joko Tjandra Jadi Saksi Pelaku

Upaya pengurusan fatwa itu agar Joko Tjandra yang berada di luar negeri bisa kembali ke Tanah Air tanpa menjalani kurungan.

Awal upaya pengurusan fatwa itu, menurut jaksa, terjadi pada September 2019. Pinangki bersama advokat Anita Kolopaking bertemu dengan Rahmat sebagai orang yang bisa mengakses Joko Tjandra.

Dalam pertemuan itu, dibicarakan rencana fatwa untuk Joko Tjandra. Rahmat kemudian menjadi jembatan Pinangki untuk bisa bertemu Joko Tjandra.

Jaksa membeberkan pertemuan pertama Pinangki dengan Joko Tjandra terjadi pada 12 November 2019 di Malaysia. Kepada Joko Tjandra, Pinangki menyatakan bisa mengurus persoalan perkara hak tagih Bank Bali itu agar tidak dieksekusi.

"Terdakwa (Pinangki) memperkenalkan diri sebagai jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurusi upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa mengurus PK (Peninjauan Kembali) Joko Tjandra," kata jaksa.

Demi memuluskan rencana itu, Joko Tjandra meminta Pinangki menyiapkan action plan dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum dirinya terkait kasus Bank Bali.

Joko Tjandra kemudian memberikan US$500 ribu sebagai uang muka (DP) ke Pinangki lewat adik iparnya yang bernama Herriyadi. Perantara uang dari Joko Tjandra itu yakni Andi Irfan Jaya.

Uang tersebut kemudian juga diteruskan US$50 ribu untuk Anita Kolopaking. Namun, jaksa penuntut umum menyebutkan kesepakatan untuk mengurus fatwa itu tidak terlaksana. Joko Tjandra disebut membatalkannya pada Desember 2019.

"Atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment," ujar jaksa penuntut.

Dalam perkara itu, Pinangki didakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Tidak hanya itu, Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaksa menyebutkan uang diduga berasal dari Joko Tjandra itu dipakai untuk membeli mobil BMW X-5, menyewa dua apartemen mewah di Jakarta Selatan, pembayaran kartu kredit, hingga membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat. Total pencucian uang yang didakwakan sebesar US$444.900 atau setara Rp6.219.380.900. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lagi, Bakamla RI Tangkap Dua Kapal Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:45 WIB
Sempat berusaha melarikan diri, akhirnya kapal ikan Vietnam dengan nomor lambung TG 9583 TS tersebut menyerah dan dapat diperiksa serta...
Ilustrasi

KPK Harap Bisa Segera Temukan Harun Masiku

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:08 WIB
Ia mengatakan evaluasi mengenai proses pencarian Harun Masiku selama ini telah dilakukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan strategi pencarian...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Dukcapil Kejar Target Cetak KTP-E Sebelum Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 10:15 WIB
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dukcapil, saat ini cakupan perekaman KTP-E baru 98% atau 189.676.771 jiwa dari 192 juta penduduk wajib...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya