Rabu 23 September 2020, 02:38 WIB

Calon yang Diusung Langgar Protokol Kesehatan, PDIP: Ada Sanksi

Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum
Calon yang Diusung Langgar Protokol Kesehatan, PDIP: Ada Sanksi

MI/Andri Widiyanto
DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur saat menggelar aksi longmarch.

 

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta calon yang diusung menaati protokol kesehatan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Jika terbukti melanggar, PDIP telah menyiapkan sanksi.

"Kita memberikan sanksi kepada internal. Mulai dari peringatan tertulis sampai pemberhentian," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo, Selasa (22/9).

Baca juga: PDIP Tidak Ingin Pilkada 2020 Ditunda

Lebih lanjut, dia menegaskan partainya sudah mengeluarkan ketentuan penerapan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020. Terutama, saat kampanye konvesional. Misalnya, pembatasan peserta maksimal 50 orang, jarak aman dua meter, hingga penyediaan cairan pembersih tangan.

"Kalau di internal kami PDIP sudah ada perintah. Pokoknya syarat teknis (protokol kesehatan selama kampanye) harus dipenuhi," pungkas Arif.

Dia menyebut PDIP berupaya tegas terhadap penerapan protokol kesehatan. Mengingat, pertemuan langsung tidak bisa dihilangkan dari metode kampanye Pilkada 2020. Pasalnya, ketentuan itu masih diakomodir dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Baca juga: Ada Kader PDIP Ditangkap KPK, Megawati: Saya Sedih

Selain itu, pertemuan langsung dianggap sebagai salah satu andalan peserta dan tim sukses untuk menarik simpati pemilih. Kendati demikian, PDIP mendorong peserta Pilkada 2020 untuk mengutamakan kampanye daring.

"Tetapi, teknologi informasi ini butuh waktu juga agar masyarakat adaptif," imbuhnya.

Dengan berbagai pertimbangan, pihaknya fokus terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan. Sehingga, penularan covid-19 dapat dihindari. Pengawasan dan penegakan juga harus dioptimalkan, agar tidak terjadi pelanggaran.(OL-11)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya