Selasa 22 September 2020, 18:25 WIB

Tanpa Perppu, Pilkada Sebaiknya Ditunda

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Tanpa Perppu, Pilkada Sebaiknya Ditunda

Antara Foto/MUHAMMAD IQBAL
Ilustrasi

 

KEPUTUSAN untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, disayangkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil.

Penggiat pemilu sekaligus pendiri  Network for Democracy and Electoral Integriry (Netgrid) Hadar Nafis Gumay mendorong agar semua elemen yang terlibat dalam pilkada, memikirkan cara mencegah pandemi semakin meluas. Menurutnya pencegahan lebih penting ketimbang pemberian sanksi.

"Sekarang yang dipikirkan hanya sanksi, bukan bagaimana menghentikan kerumunan terjadi," ujar Nadar dalam konferensi pers pernyataan sikap bersama penundaan pilkada oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (22/9). Organisasi yang tergabung dalam pernyataan sikap penundaan pilkada antara lain Indonesa Corruption Watch (ICW), KawalCOVID19, Kemitraan, KOPEL Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, LaporCovid-19, Migrant Care, NETFID, NETGRIT, Perkumpulan Warga Muda, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Andalas.

Baca juga: KPU Cianjur Fasilitasi Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Hadar menuturkan kasus positif Covid-19 saat ini masih tinggi dan banyak penyelenggara pemilu yang terpapar virus Korona. Hal itu membuktikan bahwa penyelenggaraan pilkada semasa pademi harus dievaluasi atau ditunda.

Senada, Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan situasi pandemi belum membaik. Masyarakat sipil, ujarnya, mendesak pilkada ditunda atas keselamatan masyarakat sampai situasi pandemi lebih terkendali dan penyelenggara pemilu menyiapkan regulasi yang lebih komprehensif.

"DPR dan pemerintah memsimplifikasi bahwa semua bisa diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Padahal PKPU merujuk pada Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada yang belum adaptif dengan situasi saat ini," ucapnya.

Secara terpisah, Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan banyaknya pelanggaran hukum yang mencapai 1.136 pelanggaran saat pilkada di tengah pandemi Covid-19, ujarnya, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan baik partai politik pengusung calon kepala daerah, peserta pilkada, penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Terkait dengan penegakan hukum pilkada, imbuhnya, pemerintah perlu mempertimbangan pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merevisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada.

"Aturan pemilu yang ada, tidak cukup kuat dalam memberikan efek jera seperti sanksi administratif berupa teguran, menghilangkan hak kampanye paslon, bahkan sampai pada diskualifikasi pasangan calon,"ucapnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Hakim Tolak Eksepsi Joko Tjandra

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 12:47 WIB
Hakim Ketua Muhammad Sirad menegaskan PN Jakarta Timur berwenang mengadili perkara...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

KPK Periksa Chairuman Harahap Terkait Kasus KTP-E

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:42 WIB
Keterangan Chairuman bakal mempertajam berkas penyidikan rasuah yang merugikan negara Rp2,3 triliun...
ANTARA/Mohammad Ayudha

Bawaslu Sayangkan Rendahnya Tingkat Kampanye Daring

👤Anggitondi Martaon 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 11:08 WIB
Mayoritas paslon Pilkada 2020 lebih memilih kampanye tatap muka. Metode ini dianggap rawan menyalahi aturan, salah satunya ketentuan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya