Selasa 22 September 2020, 16:40 WIB

Operasi Yustisi PSBB DKI: 14 Kantor dan 118 Restoran Disegel

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Operasi Yustisi PSBB DKI: 14 Kantor dan 118 Restoran Disegel

Antara
Tempat makan di mal

 

SEBANYAK 14 kantor dan 118 rumah makan atau restoran disegel setelah terjaring operasi yustisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di DKI Jakarta dari 14 September hingga kemarin atau delapan hari terakhir.

"Ada 14 perkantoran karena tidak memenuhi atau melanggar aturan. Kemudian juga rumah makan yang kita segel karena melanggar Pergub Nomor 88 tahun 2020 dengan total ada 118 yang sudah disegel dari operasi yustisi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus di Jakarta, Selasa (22/9).

Yusri mengatakan satuan tugas yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, Kejaksaan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP itu bergerak dengan mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2020 yang mengatur operasional kantor dan rumah makan atau restoran.

Pada aturan dijelaskan mengenai operasional kantor selama PSBB jilid II. Kantor menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan, jika mekanisme bekerja tidak dapat dilakukan dari rumah atau tempat tinggal.

Sedangkan aturan tempat makan atau restoran selama PSBB dibatasi hanya melayani untuk dibawa pulang secara langsung atau take away melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar. (OL-4)

Baca Juga

Dok.MI

Pragmatisme Parpol Suburkan Calon Tunggal dan Dinasti Politik

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 17:15 WIB
Parpol kerap pragmatis untuk mendukung calon tunggal maupun dinasti politik untuk ikut koalisi besar yang diperkirakan bakal...
Antara

Kasus Jiwasraya jadi Preseden Korupsi di Pasar Modal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Kasus Jiwasraya mejadikan milestone dalam konteks mengungkap kejahatan-kejahatan tindak pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasar...
ANTARA

KPK Imbau Istana Laporkan Pemberian Sepeda Lipat untuk Jokowi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 16:30 WIB
Penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak pemberian...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya