Selasa 22 September 2020, 16:19 WIB

Penetapan Paslon Pilkada, Bawaslu Imbau Tidak Ada Kerumunan Massa

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Penetapan Paslon Pilkada, Bawaslu Imbau Tidak Ada Kerumunan Massa

MI/Susanto
Ketua KPU Abhan

 

MENJELANG pengumuman penetapan calon kepala daerah pada Rabu (23/9), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau agar bakal pasangan calon tidak membawa kerumunan massa ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Pengumuman bakal pasangan calon yang lolos sebagai peserta pemilu, ujar Abhan, akan diumumkan secara daring di laman resmi KPU.

"Ada pihak yang euforia ketika dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Di sisi lain,  ada pihak yang tidak puas karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Harapan kami tidak ada kerumunan massa di dua event penetapan calon dan pengundian nomor urut," ujar Abhan dalam konferensi pers peluncuran indeks kerawanan pilkada yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (22/9).

Bawaslu, imbuh Abhan, mengimbau bagi pihak yang tidak puas terhadap pengumuman hasil penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU, untuk menempuh gugatan hukum. Selain itu, tidak menyerbu kantor KPU atau Bawaslu daerah. Semua permohonan sengketa penetapan calon, tegas Abhan, akan diproses secara berjenjang oleh jajaran Bawaslu.

"Lakukan upaya hukum. Ada proses permohonan sengketa sesuai tingkatannya. Itu ruang hukum yang harus dimanfaatkan, jangan anarkhis membawa massa yang banyak ke kantor KPU setempat," tegas Abhan.

Menurutnya peran pimpinan partai politik amat penting dalam mengendalikan massa pendukung bakal pasangan calon di daerah agar tidak melakukan kerumunan saat penetapan pasangan calon dan penentuan nomor urut. Selain itu, Abhan menyakinkan bahwa berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar pengabaian terhadap protokol Covid-19 tidak terulang seperti saat masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Disampaikannya, Bawaslu telah melakukan rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kejaksaan Agung, dan lain-lain untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 yang diketuai oleh Bawaslu.

"Pokja ada di provinsi dan kabupaten/kota sehingga koordinasi lebih efektif," ucapnya.

Ia berharap dengan adanya pokja tersebut, koordinasi dapat berjalan dengan baik dan pemangku kepentingan tidak saling melempar tanggung jawab ketika pelanggaran protokol terjadi.

" Mari sama-sama melakukan upaya pencegahan. Apa artinya penindakan kalau sudah terjadi kerumunan dan banyak orang terpapar, fungsi pencegahan penting dilakukan seluruh pihak," tukasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Mochammad Afifuddin menyampaikan Bawaslu sudah memetakan Indeks Kerawanan Pilkada berdasarkan situasi terkini pascapandemi.

Afif memaparkan terdapat 9 provinsi dan 50 kabupaten/kota yang mempunyai kerawanan tinggi, lalu 126 kabupaten/kota dengan kerawan sedang, dan 85 kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan rendah.

"Untuk provinsi dari aspek pandemi yang rawan tinggi yakni Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimntan Utara," paparnya.

Dari keseluruhan aspek, Afif menerangkan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi paling rawan termasuk potensi adanya pengumpulan massa saat pencalonan yang harus diantisipasi kembali, gangguan keamanan sosial dan bencana alam, dan lain-lain.

Afif menegaskan bahwa pilkada diselenggarakan dalam situasi yang tidak mudah, oleh karena itu ketertiban hukum dan aturan menjadi kunci untuk dalam penerapan protokol kesehatan.

"Memang kita belum bisa mendapatkan vaksin tapi menghindari agar jauh dari potensi tertular dengan menaati protokol kesehatan," tukasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Susanto

KPK Tangkap Pemberi Suap Nurhadi

👤 Tri Subarkah 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 18:33 WIB
Ali mengatakan bahwa saat ini Hiendra sudah berada di Kantor KPK. Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) itu masih diperiksa oleh...
MI/ADAM DWI

Wapres: Medsos Bikin Masyarakat Sulit Percaya Pemimpin Bangsa

👤Antara 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 17:06 WIB
Di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat seolah-olah sulit menaruh kepercayaan kepada pemimpin bangsa, kata...
MI/Pius Erlangga

Perlu Gerakan Bersama Wujudkan Peningkatan Peran Perempuan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 16:49 WIB
Dalam politik gagasan, keragaman perspektif saat pembentukan kebijakan, termasuk perspektif perempuan, sangat memengaruhi kualitas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya