Selasa 22 September 2020, 15:15 WIB

OJK Dinilai Perlu Lakukan Pengawasan Terintegrasi

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
OJK Dinilai Perlu Lakukan Pengawasan Terintegrasi

ANTARA
Sejumlah peserta menyimak sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

 

CHAIRMAN Infobank Institute, Eko Supriyanto, menjelaskan awal mula berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan di industri keuangan.

OJK berdiri sebagai dampak dari krisis tahun 1998 di mana pengawasan keuangan masih dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) dan beberapa tugas utama yang ada di BI membuat tugas BI semakin menumpuk. Sehingga pengawasan dinilai tidak independen, akibatnya pemerintah ikut campur dan mencampuri pengawasan di bank.

Baca juga: Indef Nilai Peran OJK Diperlukan Untuk Memperkuat Komunikasi

"Lahirnya OJK sebagai hukuman bagi BI yang dinilai tidak efektif dalam pengawasan dan independensi BI saat ini menghukum pemerintah yang terlalu ikut campur mengurusi bank sentral," kata Eko saat webinar bertajuk Masa Depan Pengawasan Terintegritasi Sektor Keuangan yang diadakan Infobank, Selasa (22/9).

Eko mengatakan terdapat 6 alasan kenapa OJK lahir. Pertama, adanya konglomerasi bisnis keuangan di Indonesia. Saat ini, terdapat 48 holding yang dimiliki oleh bank yang menguasai 75% daripada aset keuangan Indonesia dengan nilai sekitar Rp7.150 triliun.

Kedua, integrasi produk dan jasa keuangan yang semakin tidak jelas, misalnya bank yang menjual produk yang dikaitkan dengan asuransi sehingga membuat produk yang terintegrasi dan semakin tidak jelas bertolak belakang dengan tugas utama bank.

"Ketiga, Hybrid product seperti adanya teknologi yang mendorong produk industri keuangan semakin canggih dan tidak jelas," tutur Eko.

Keempat, arbitrase peraturan yakni bank penuh dengan regulasi sementara Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lebih longgar.

"Hal itu membuat orang lebih memilih IKNB dibandingkan dengan bank karena IKNB terlalu longgar," ucapnya.

Kelima, koordinasi lintas sektoral lebih mudah menjadi sangat penting untuk data dan informasi. Dan keenam yakni perlindungan konsumen.

"Ini menjadi sangat penting fungsi penguatan pengawasan terintegrasi, apa yang terjadi di salah satu konglomerasi akan memicu konglomerasi lainnya," jelasnya.

Misalnya, lanjut Eko, dari 48 konglomerasi terdapat 14 bank besar dan apabila bermain dengan asuransi dan gagal maka akan merusak reputasi dari bank itu sendiri. Sehingga perlunya dijaga dengan baik. (OL-6)
 

Baca Juga

ANTARA/Muhammad Iqbal

Rekor, Penumpang Pesawat di 19 Bandara Capai 110 Ribu

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 18:10 WIB
Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang pada Kamis (28/10) mencapai 64.021 orang dengan 644...
Antara/FB Anggoro

PLN Tawarkan Suplai Listrik di WK Rokan, Pertamina Sambut Baik

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 17:09 WIB
Saat ini, Pertamina tengah menunggu proposal lanjutan dari PLN. Setelah diambil alih Pertamina dari CPI, Wilayah Kerja Rokan diharapkan...
Antara

Kemenperin Akselerasi Pemerataan Pembangunan Industri Nasional

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 16:39 WIB
Pembangunan industri tidak hanya dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya