Senin 21 September 2020, 16:30 WIB

Pemerintah Ratifikasi Protokol Pertama Perdagangan Barang ASEAN

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pemerintah Ratifikasi Protokol Pertama Perdagangan Barang ASEAN

MI/Tiyok
Ilustrasi

 

PEMERINTAH Indonesia meratifikasi Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement.

Tujuan dari pengesahan itu ialah untuk meningkatkan perdagangan barang intra ASEAN, serta untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.

Guna mengimplementasikan aturan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat menuturkan, PMK itu merupakan landasan hukum dan pedoman terkait tata laksana pemberian tarif preferensi atas persetujuan perdagangan barang ASEAN sebagaimana telah diubah dengan protokol pertama untuk mengubah persetujuan perdagangan barang ASEAN.

"PMK mengatur beberapa hal, antara lain implementasi Deklarasi Asal Barang dalam skema ASEAN Wide Self Certification (AWSC) yang menggantikan impementasi Invoice Declaration dalam skema MoU 2nd SCPP, dan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) Form D format baru. Dengan ditetapkannya PMK ini, maka ketentuan ATIGA yang sebelumnya mengacu pada PMK Nomor 229/PMK.07/2017, sekarang mengacu pada PMK ini," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (21/9).

Baca juga : Penerimaan dari Pengelolaan Ruang Laut Alami Peningkatan

Ketentuan dalam PMK tersebut, lanjut Syarif, berlaku terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sejak berlakunya PMK ini.

Selain itu, ditetapkan pula ketentuan transisi sesuai kesepakatan negara Anggota ASEAN, yaitu untuk Invoice Declaration yang diterbitkan sebelum berlakunya PMK baru, masih tetap berlaku dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam ASEAN Trade in Goods Agreement dan MoU 2nd SCPP. Kemudian SKA Form D dengan format lama dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam ASEAN Trade in Goods Agreement.

PMK Nomor 131/PMK.04/2020 berlaku mulai tanggal 20 September 2020 dan dengan ditetapkannya PMK ini diharapkan perdagangan barang intra ASEAN dapat lebih meningkat, termasuk adanya peningkatan ekspor Indonesia dengan penggunaan skema AWSC. (OL-2)

 

Baca Juga

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Wall Street Dibuka Merosot Tertekan Penurunan Saham Teknologi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 07:33 WIB
Dari 11 sektor utama Indeks SP 500, sektor teknologi turun lebih dari satu persen, memimpin ketertinggalan. Sementara sektor layanan...
Ist/Medcom.id

Indonesia kian Berpengaruh di Indo-Pasifik

👤Medcom.id/Ant/P-2 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 04:44 WIB
(Kedatangan Pompeo) ini ialah (bukti) balance di...
Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Sinergi Diperlukan untuk Jadi Produsen Industri Halal Dunia

👤Iam/X-10 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 03:50 WIB
Ekspor produk Indonesia ke negara berpenduduk mayoritas muslim tidak dapat dilepaskan dari peran produsen produk halal Indonesia, khususnya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya