Senin 21 September 2020, 14:25 WIB

Terbitkan Maklumat Pilkada, Kapolri: Keselamatan Rakyat yang Utama

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Terbitkan Maklumat Pilkada, Kapolri: Keselamatan Rakyat yang Utama

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono

 

KAPOLRI Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Maklumat dengan nomor Mak/3/IX/2020 itu diterbitkan per-Senin, (21/9).

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan tujuan maklumat tersebut untuk meminimalisasi penyebaran virus Corona yang menyebabkan covid-19 di tengah pilkada.

"Yang pertama bahwa Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," papar Argo di Mabes Polri, Senin (21/9).

Argo menuturkan tak ingin kejadian tak menggunakan protokol kesehatan pada tahapan pilkada dimulai dan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September kemarin terulang.

"Tentunya kita keluarkan maklumat agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster pilkada 2020," ungkapnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta KPU Tunda dan Perbaiki Regulasi Pilkada

Argo kemudian menjelaskan, maklumat dari Kapolri antara lain meminta masyarakat tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan covid-19.

"Penyelenggara Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," terangnya.

Selain itu, Kapolri meminta pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

"Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya," tutur Argo.

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat, terang Argo, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri," ucapnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya