Senin 21 September 2020, 12:42 WIB

Jubir Presiden: Pilkada Serentak Digelar Sesuai Jadwal

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Jubir Presiden: Pilkada Serentak Digelar Sesuai Jadwal

MI/Ramdani
Jubir Presiden Fadjroel Rachman

 

DEMI menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih, pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak sesuai jadwal yakni pada 9 Desember.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengungkapkan pemilihan kepala daerah akan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas bagi para pelanggar.

"Ini dilakukan supaya tidak terjadi klaster baru ketika pilkada berlangsung," ujar Fadjroel kepada wartawan, Senin (21/9).

Pemerintah, sambung dia, tidak bisa menunda pilkada karena alasan pandemi. Tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa memastikan kapan bencana nonalam tersebut akan usai.

"Jika menunggu pandemi selesai artinya menunggu ketidakpastian. Maka itu, pilkada harus tetap berjalan dengan protokol kesehatan ketat agar masyarakat aman dan tetap demokratis," tuturnya.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Baca juga: Anggota DPR Optimistis Pilkada 2020 Aman di Tengah Pandemi

Daerah dengan status zona kuning atau hijau sekalipun wajib menjalankan tahapan-tahapan pilkada dengan disiplin yang ketat.

Semua kementerian dan lembaga terkait juga sudah menyiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

"Pilkada serentak ini harus menjadi momentum munculnya inovasi baru. Kita harus menjadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran covid-19," jelas Fadjroel.

Berkaca dari berbagai negara lain, pelaksanaan pesta demokrasi di masa pandemi bukanlah hal mustahil. Singapura, Jerman, Perancis dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita juga bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang bisa menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tuturnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Lagi, Bakamla RI Tangkap Dua Kapal Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:45 WIB
Sempat berusaha melarikan diri, akhirnya kapal ikan Vietnam dengan nomor lambung TG 9583 TS tersebut menyerah dan dapat diperiksa serta...
Ilustrasi

KPK Harap Bisa Segera Temukan Harun Masiku

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 11:08 WIB
Ia mengatakan evaluasi mengenai proses pencarian Harun Masiku selama ini telah dilakukan. Tujuannya untuk mengoptimalkan strategi pencarian...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Dukcapil Kejar Target Cetak KTP-E Sebelum Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 30 Oktober 2020, 10:15 WIB
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dukcapil, saat ini cakupan perekaman KTP-E baru 98% atau 189.676.771 jiwa dari 192 juta penduduk wajib...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya