Minggu 20 September 2020, 19:00 WIB

Pengamat Pertanyakan Perppu Baru Soal Pilkada

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pengamat Pertanyakan Perppu Baru Soal Pilkada

Antara
Warga melintasi mural bertema pemilihan umum di Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020).

 

DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mempertanyakan urgensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) baru terkait Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Menurutnya pelaksanaan teknis pilkada tahun ini dapat dilakukan oleh KPU.

Aditya berpendapat bahwa perppu No. 2/2020 yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 6/2020 memberikan KPU kewenangan dalam mengatur pelaksanaan pilkada saat pandemi melalui Peraturan KPU (PKPU).

Baca juga: Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Sudah Terisi 91 Persen

"Artinya perppu yang pertama itu menurut saya landasan hukumnya sudah sangat kuat karena sepenuhnya PKPU itu yang bisa digunakan untuk banyak hal," kata Aditya kepada Media Indonesia, Minggu (20/9).

Adapun, ia merujuk pada Pasal 122A Ayat (3) dalam UU tersebut. Pasal itu berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU."

Aditya sendiri mahfum bila isi pasal tersebut terkesan sebagai 'sapu jagat' dan dapat diinterpretasikan sangat luas. Namun menurutnya di situlah ruang terbuka untuk dimanfaatkan KPU.

"Kenapa kemudian tidak dimanfaatkan, terserah KPU nantinya gimana mau memanfaatkan seberapa luas. Ruang itu menurut saya terbuka luas," jelasnya.

Melalui celah itu, ia berpendapat bahwa KPU dapat merevisi PKPU dengan menyesuaikan pandemi covid-19. Menurutnya, PKPU yang berlaku saat ini terkait pandemi hanya terkesan salim tempel (copy paste) dengan PKPU yang digunakan sebelum pandemi.

Aditya berharap agar KPU dapat memuat secara detil teknis pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi dalam PKPU. Misalnya pada daerah-daerah yang masih sulit akses internet, ia mengatakan perlu diatur secara jelas. Atau konser musik sebagai bentuk lain dari kampanye yang belakangan menuai kritik.

"Soal kampanye harus ada konser, ada kerumunan massa yang besar, menurut saya itu ngga perlu, titik," tandasnya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sempat Terjadi Kericuhan, Demo Omnibus Law Berakhir Tertib

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 20:54 WIB
Aksi itu dapat diredam setelah personel Marinir membujuk dan mengawal massa untuk membubarkan...
Antara

Dilobi Presiden, NU Kukuh Tolak RUU Ciptaker

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 20:05 WIB
Namun demikian, ungkap Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, pihaknya tetap menggunakan jalur konstitusional untuk melakukan...
Antara

Aktivis '98 Ingatkan BEM-SI Waspadai Penumpang Gelap

👤Selamat Saragih 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 19:55 WIB
TOKOH aktivis '98, Wahab Talaohu, mengingatkan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) mewaspadai adanya penumpang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya