Jumat 18 September 2020, 18:25 WIB

Tito: Jangan Ada Pengumpulan Massa di Pilkada

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tito: Jangan Ada Pengumpulan Massa di Pilkada

MI/Solmi Suhar
Mendagri Tito Karnavian

 

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan hasil rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri disepakati larangan pengumpulan massa di seluruh tahapan pilkada 2020.

Semua pihak diminta berkoordinasi dan menggunakan seluruh instrumen hukum untuk menindak tegas untuk mengantisipasi dan membubarkan kerumunan berikut menindak pelanggar protokol.

"Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain, " ujar Tito dalam keterangan resmi, Jumat (18/9).

Dalam rakorsus tingkat menteri itu membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 dalam masa pandemi covid-19 yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (18/9). Rapat koordinasi khusus itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Menurut Tito agenda ini berlandaskan pada tahapan pilkada selanjutnya yang berpotensi terjadi kerumunan. Bila tidak ada larangan maka dikhawatirkan dapat mengakibatkan penularan covid-19.

Selain itu, berpotensi memicu aksi kekerasan atau anarkis. Pengumpulan massa pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan covid-19 serta koordinasi antara stakeholder terkait lainnya.

Dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, ada tiga poin catatan yang mesti diperhatikan. "Yang pertama adalah mensosialisasikan tahapan pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan Pilkada dan kerawanan-kerawanannya," jelasnya.

Kedua mensosialisasikan aturan-aturan termasuk Peraturan KPU dan pelaksanaannya pada setiap tahapan. "Dan yang ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol kesehatan covid-19," paparnya.

Tito menambahkan terdapat empat protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak. Ketentuan itu mesti dilakukan seluruh pihak dan tahapan pilkada tanpa terkecuali.

"Pada pengumuman pasangan calon, 23 September 2020 ini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan paslon mana yang lolos pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU setelah mereka mendaftar kemarin," katanya.

Terdapat dua potensi dari pengumuman pasangan yang lolos. Pertama pihak yang dinyatakan lolos verifikasi pendaftaran dapat meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi, arak-arakan lagi dan konvoi. Kemudian pihak yang gagal maju di pilkada berpotensi melakukan aksi anarkis mulai dari pengumpulan massa hingga aksi menyerang anggota KPUD.

"Setelah itu mereka akan ke Bawaslu dan lain-lain ini yang perlu dijaga kantor-kantor tersebut. Kemudian pada 24 September 2020 itu akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Nah, ini juga sama ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU, waktu pengundian jumlahnya sedikit di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran, " paparnya.

Oleh karena, kata Tito, pada Rabu dan Kamis, 23 dan 24 September 2020 harus dipastikan tidak boleh lagi terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Gunakan instrumen hukum apapun untuk mencegah potensi tersebut seperti menggunakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubenur atau hingga undang-undang.

"Yang intinya mohon kepada para stakeholder di daerah dalam rakor itu menyampaikan para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa. Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi. Itu intinya pada tanggal 23 dan 24 September 2020 nanti," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Kemenkeu/KPK/Tim Riset MI-NRC

Perbaiki Sistem Penganggaran

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:48 WIB
Pencairan dana daerah yang lamban akan memunculkan lagi calo anggaran dan tidak menutup kemungkinan melibatkan...
ANTARA/Galih Pradipta

Benny Tjokro dan Heru Dibui Seumur Hidup

👤Dhk/P-2 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:38 WIB
Hakim menyatakan Benny Tjokro dan Heru menyuap dan memberi gratifikasi terkait dengan investasi saham dan reksa dana Jiwasraya periode...
MI/Mohamad Irfan

MK Tolak Uji Materi Perppu Pilkada

👤Putra Ananda 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:31 WIB
Pemohon tak dapat meyakinkan MK bahwa pemohon telah aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan isu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya